Relawan Jokowi Banyak Jadi Petinggi di BUMN, Fadli Zon: Ganti Nama Aja Jadi BUMR

JAKARTA - Anggota DPR RI Fadli Zon berkomentar banyaknya relawan Presiden Joko Widodo saat Pilpres menjadi direksi hingga komisaris di BUMN. Politikus Partai Gerindra ini menyarankan sebaiknya BUMN diubah menjadi BUMR atau Badan Usaha Milik Relawan

"Sekali lagi, ganti nama saja jadi Badan Usaha Milik Relawan (BUMR) dipimpin Menteri BUMR," kata Fadli seperti dikutip dari akun Twitter @fadlizon, Kamis, 17 Desember.

Selain itu, kondisi BUMN saat ini terus merugi. Padahal perusahaan pelat merah itu seharusnya bisa meringankan beban pemerintah dengan memberikan deviden. Namun, saat ini mereka malah membebani APBN.

"Kasihan negara, BUMNnya rugi terus. Bukan menyumbang APBN malah dapat PMN yang menggerogoti APBN," ungkapnya.

Diketahui, sejumlah relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 mengisi jabatan strategis di BUMN. Salah satunya adalah relawan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 M Arief Rosyid yang menjadi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selain itu, pada Oktober lalu, ada tiga orang yang pernah menjadi relawan Jokowi ditunjuk menjadi komisaris perusahaan pelat merah, yakni Eko Sulistyo, Dyah Kartika Rini, dan Ulin Yusron.

Tiga nama tersebut menambah panjang daftar mantan relawan Jokowi yang masuk dalam lingkaran BUMN. Sebelumnya nama-nama seperti Fadjroel Rachman, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Triawan Munaf hingga Yenny Wahid telah lebih dulu masuk ke dalam BUMN.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan orang titipan dan politik balas budi memang ada. Pasalnya, pemilihan direksi dan komisaris BUMN merupakan hak prerogatif dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Faktanya pasti ada (titipan). Karena memang ada unsur seperti itu (politik balas budi), ada yang masuk ke dalam BUMN," katanya, saat dihubungi VOI, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, mengenai komisaris BUMN yang merupakan titipan juga pernah diungkap oleh Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Ia mengatakan, sekitar 6.000-an lebih orang yang duduk sebagai komisaris maupun direksi di seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah orang-orang titipan.

Tauhid mengatakan, sebenarnya tidak masalah jika orang-orang titipan tersebut ditunjuk untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah, asalkan memiliki latar belakang yang sesuai dengan perusahaan yang ditempatkan.

Misalnya, kata Tauhid, salah satu relawan Jokowi akan ditempatkan di BUMN perbankan. Maka dia harus memiliki kapasitas dan pengetahuan di bidang ekonomi keuangan perbankan.

"Menurut saya iya (tidak masalah). Tapi kalau background-nya tidak ada hubungan dengan perusahaannya lebih baik tidak udah dipaksakan. Nanti malah akan membuat sulit BUMN ini. Karena BUMN sebuah badan usaha yang tujuannya ingin membuat perkonomian lebih baik dengan menghasilkan dividen," tuturnya.

Kendati begitu, Tauhid mengaku, lebih menyetujui jika direksi maupun komisaris BUMN berasal dari kalangan profesional. Sebab, akan jauh mempunyai daya dorong.

"Komisaris itu kan dia memberikan nasihat, memberikan masukan, kalau background-nya tidak mendukung, tidak lebih pintar dari direksi ya sulit juga kan komisaris. Bagaimana bisa mengawasi, memberi masukan, kalau kapasitasnya juah di bawah," jelasnya.