Serba Salah Nama IKN Nusantara atau Jokowi, Teddy Gusnaidi: Pokoknya Fadli Zon Gak Setuju Aja!

JAKARTA - Pegiat sosial Teddy Gusnaidi mengomentari cuitan politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang mengkritik nama Ibu Kota Negara, Nusantara. Menurut Fadli nama Nusantara tidak cocok dan mengusulkan IKN diberi nama Jokowi seperti negara Kazakhstan.

Mantan Dewan Pakar PKPI itu menilai Fadli Zon serba salah. Jikapun nama IKN adalah Jokowi, kata Teddy, pasti Fadli juga tidak setuju.

"Nama Ibukota baru adalah NUSANTARA, @fadlizon tidak setuju, maunya dinamakan JOKOWI. Kalau dari awal dinamakan JOKOWI, pasti Fadli gak setuju juga, maunya dinamakan NUSANTARA. Pokoknya gak setuju aja!," tulis Teddy Gusnaidi lewat akun Twitternya @TeddGus, yang dikutip Rabu, 19 Januari.

Diketahui, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik nama Ibu Kota Negara (IKN) baru yang sepakat dinamakan Nusantara.

Menurut Fadli, nama Nusantara kurang cocok untuk ibu kota yang bakal dialihkan ke Kalimantan Timur itu.

"Nusantara kurang cocok jadi nama Ibu Kota baru," ujar Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon, yang dilihat VOI pada Selasa, 18 Januari.

Anggota Komisi I DPR RI itu pun mengusulkan agar nama IKN diambil dari nama Presiden seperti Ibu Kota Kazakhstan. Yakni, nama Ibu Kota Negara yang baru adalah Jokowi.

"Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada 'Wawasan Nusantara'. Usul saya nama Ibu Kota langsung saja 'Jokowi'. Sama dengan Ibu kota Kazakhstan Nursultan (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan makna kata Nusantara yang dipilih tersebut.

"Nusantara itu sebuah konsep aktualisasi atas wilayah geografi sebuah negara yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang disatukan oleh lautan," ujar Suharso di Gedung DPR, Senin, 17 Januari.

Menurutnya, pulau-pulau yang disatukan lautan itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara maritim. Kemudian terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang dilandasi keragaman budaya, etnis dan suku bangsa.

"Jadi Nusantara itu konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan," katanya.