Ketua Pansus Semprot Fadli Zon soal Nama IKN Jokowi

JAKARTA - Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia merespons kritik Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, yang sebut nama Nusantara kurang cocok menjadi nama ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Fadli mengusulkan agar nama IKN diambil dari nama presiden, yaitu Jokowi. 

Menurut Doli, pemilihan nama Nusantara sudah dipertimbangkan pemerintah secara matang. Dia menganalogikan orang tua yang tidak akan sembarangan memberi nama pada anaknya. 

"Soal nama ini kan tentu sudah dipertimbangkan masak-masak lah, jadi kalau kita orang tua anak mau lahir kan namanya dipersiapkan dengan baik, di cari, istikharah dulu kemudian baca buku, tanya sana sini. Dicari filosofinya kaya apa, historikal apa, dan waktu penjelasan pemerintah mereka pernah diskusikan sampai 80 nama sampai lah pilihannya Nusantara," ujar Doli di Gedung DPR, Senin, 18 Januari. 

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan, bahwa nama Nusantara mewakili semua. 

"Penjelasan Tamagola (Guru besar FISIP UI, red) itu bagus sekali, kalau bicara tentang Indonesia itu bicara dalam konteks sosiopolitik, bicara Nusantara itu bicara tentang sosiokultural, mewakili semua masyarakat Indonesia. Jadi ibu kota negara disebut Nusantara itu mewakili semua komponen negara bangsa dan semua sosiokultural," jelas Doli. 

Waketum Partai Golkar itu menegaskan, bahwa nama Nusantara adalah yang terbaik. Jika kemudian ada orang yang tidak puas dan tidak setuju, menurut Doli itu hal yang biasa saja.

"kalau ada orang 'lah kok nama anak nya itu' ya kan susah kita," tandas Doli.  

Diketahui, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik nama Ibu Kota Negara (IKN) baru yang sepakat dinamakan Nusantara. 

Menurut Fadli, nama Nusantara kurang cocok untuk ibu kota yang bakal dialihkan ke Kalimantan Timur itu. 

"Nusantara kurang cocok jadi nama Ibu Kota baru," ujar Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon, yang dilihat VOI pada Selasa, 18 Januari.

Anggota Komisi I DPR RI itu pun mengusulkan agar nama IKN diambil dari nama Presiden seperti Ibu Kota Kazakhstan. Yakni, nama Ibu Kota Negara yang baru adalah Jokowi. 

"Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada 'Wawasan Nusantara'. Usul saya nama Ibu Kota langsung saja 'Jokowi'. Sama dengan Ibu kota Kazakhstan Nursultan (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan makna kata Nusantara yang dipilih tersebut.  

"Nusantara itu sebuah konsep aktualisasi atas wilayah geografi sebuah negara yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang disatukan oleh lautan," ujar Suharso di Gedung DPR, Senin, 17 Januari. 

Menurutnya, pulau-pulau yang disatukan lautan itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara maritim. Kemudian terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang dilandasi keragaman budaya, etnis dan suku bangsa.

"Jadi Nusantara itu konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan," katanya.

 Suharso mengatakan nama Nusantara juga menyiratkan realitas Indonesia. "Melalui nama Nusantara itu mengungkapkan realitas Indonesia," jelasnya.