DPR Minta Infrastruktur Kantor hingga APD untuk Petugas KPU Pakai Uang Kementerian

JAKARTA - Anggota Komisi II DPRR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan agar anggaran Pemilu 2024 bisa ditekan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seefisien mungkin.

Mengingat, KPU sebelumnya mengajukan anggaran sebesar Rp86,26 triliun untuk Pemilu 2024.

Namun, karena mendapat masukan agar anggaran Pemilu dirasionalisasi supaya tidak terlalu besar, termasuk dari kalangan DPR, KPU akhirnya merevisi usulan anggaran senilai Rp76,6 triliun.

Menurut Rifqi, ada beberapa mata anggaran kepemiluan yang bisa diefisiensikan, yakni anggaran yang bersifat nonelektoral seperti penyediaan alat pelindung diri (APD) petugas pemilu hingga infrastruktur seperti pembangunan kantor KPU daerah.

"Memang ada beberapa anggaran yang bersifat non elektoral misalnya penyiapan kendaraan, infrastruktur kantor yang sebenarnya ada di dalam anggaran KPU Rp76,6 triliun itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya COVID-19 masih berlangsung," kata Rifqi dalam keterangannya, Minggu 12 Juni.

Solusinya, Rifqi meminta KPU untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar anggaran nonelektoral tersebut bisa dialokasikan dari dana sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami sedang meminta KPU berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain agar dapat di-handel kementerian lembaga lainnya, misalnya pengadaan APD untuk COVID bisa diserahkan pada Kemenkes saja, sedangkan infrastruktur biar dijalankan oleh KemenPUPR," tutur Rifqi.

"Sehingga, pengelolaan anggarannya tidak full dikelola KPU. Itu bisa memangkas anggaran yang telah ditentukan dan diperkirakan lebih dari Rp20 triliun akan terpangkas," ungkap politikus PDI-P tersebut.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI dan Komisioner KPU menggelar pertemuan pada Senin, 6 Juni lalu.

DPR memberikan sejumlah pesan mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 kepada KPU lewat audiensi yang dilakukan pimpinan kedua lembaga tersebut.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya audiensi menyoroti sejumlah hal, termasuk penegasan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai jadwal.

Puan juga meminta agar anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien.

"Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu yang akan dimulai sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022," ungkap Puan.