Anggaran Tambahan Pilkada Belum Cair, Ketua KPU Gelisah

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku, gelisah karena anggaran tambahan Pilkada 2020 untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) belum cair hingga saat ini. Padahal, saat ini tahapan Pilkada 2020 sudah masuk ke dalam verifikasi faktual dukungan perseorangan.

Sebab, dalam pelaksanaan verifikasi faktual di tengah pandemi COVID-19 ini, kata Arief, para petugas pemungutan suara (PPS) membutuhkan APD seperti masker, faceshield, dan sarung tangan.

"Verifikasi faktual dukungan perseorangan butuh biaya karena harus melengkapi PPS itu dengan APD, sekurang-kurangnya dalam aturan kita sebut masker, faceshield, sarung tangan. Tapi memang sampai saat ini duitnya belum bisa dicairkan," kata Arief dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di YouTube, Rabu, 24 Juni.

Dengan demikian, KPU kini tengah mendorong skema hibah APD dari Gugus Tugas di daerah yang menyelenggarakan pilkada. 

"Kami mendorong pemda yang sudah menjadi Gugus Tugas untuk menghibahkan alat pelindung diri. Cuma butuh informasi lagi, apakah semua daerah punya kecukupan APD untuk kebutuhan PPS itu?" ungkap dia.

Meskipun kebutuhan APD bagi PPS ini tidak terlalu banyak, tapi jika tak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah baru. 

"Kalau enggak ada, repot juga. Ini yang (membuat, red) agak risau karena belum bisa dicairkan," tegasnya.

Arief menilai, tahap verifikasi faktual ini juga tidak mungkin dimundurkan kembali. Sebab, jika dimundurkan karena menunggu anggaran tambahan Pilkada 2020 dicairkan maka tahapan yang lain akan terganggu. "Ini yang kami agak risau," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merestui penambahan anggaran Pilkada 2020 yang diajukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dalam rapat gabungan dengan Komisi II DPR.

Pada tahap pertama, Sri Mulyani mengabulkan anggaran sebesar Rp1 triliun dari total yang diminta oleh KPU sebesar Rp4,77 triliun. Anggaran ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).

"Dalam rangka mendukung proses keseluruhan Pilkada, kami memutuskan untuk memberikan yang tahapan pertama atau sebesar Rp1 triliun seperti permintaan yang ada dalam KPU. Sambil terus melakukan review terhadap dokumen yang sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Menkeu dalam rapat Komisi II, Kamis, 12 Juni.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, anggaran tambahan Rp4,77 trilun diperlukan karena ada sejumlah item tambahan yang dibutuhkan untuk bisa menggelar pilkada dengan protokol kesehatan COVID-19.

Alat dan barang yang dimaksud tersebut, di antaranya masker kain sebanyak 13 juta buah, masker sekali pakai untuk petugas KPPS sebanyak 304 ribu boks, masker sekali pakai cadangan untuk pemilih di TPS sebanyak 609 ribu boks, hand sanitizer sebanyak 6,5 juta botol, dan disinfektan sebanyak dua juta botol.

Selanjutnya, penambahan anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan sarung tangan plastik sebanyak 5,4 juta boks, sabun cair sebanyak 2,4 juta botol, termometer infrared sebanyak 712 ribu, pelindung wajah sebanyak empat juta, dan berbagai kebutuhan lainnya.