JAKARTA - Menteri bidang Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 belum cair. Mahfud mengatakan, anggaran tersebut sudah dicairkan kepada KPU, tapi Ketua KPU Arief Budiman belum dapat informasi tersebut dari Sekretariat Jenderal KPU RI.
"Itu hanya miskomunikasi. Menteri Keuangan sudah mencairkan kepada KPU Pusat tapi Ketua KPU Pusat belum mendapatkan informasi dari sekjennya. Dan Sekretariat Jenderal belum mentransfer ke daerah karena daerah-daerah tersebut belum menyerahkan rincian kebutuhan," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 Juni.
Sementara daerah yang telah melaporkan rincian kebutuhan pelaksanaan Pilkada 2020, sambung Mahfud, telah mendapatkan anggaran yang mereka butuhkan.
"KPU Jawa Timur, misalnya, anggarannya sudah cair sejak Senin, lima hari yang lalu," ungkapnya.
Dia kemudian meminta KPU daerah segera mengajukan rincian kebutuhan pilkada serentak secara resmi agar tidak menyalahi undang-undang.
Dengan sudah dicairkannya dana tersebut, Mahfud mengatakan, sudah tak ada alasan lagi untuk menunda tahapan Pilkada 2020. "Karena yang dari Menteri Keuangan dananya sudah cair sesuai dengan tahapan permintaannya," jelas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku, gelisah karena anggaran tambahan Pilkada 2020 untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) belum cair hingga saat ini. Padahal, saat ini tahapan Pilkada 2020 sudah masuk ke dalam verifikasi faktual dukungan perseorangan.
Sebab, dalam pelaksanaan verifikasi faktual di tengah pandemi COVID-19 ini, kata Arief, para petugas pemungutan suara (PPS) membutuhkan APD seperti masker, faceshield, dan sarung tangan.
"Verifikasi faktual dukungan perseorangan butuh biaya karena harus melengkapi PPS itu dengan APD, sekurang-kurangnya dalam aturan kita sebut masker, faceshield, sarung tangan. Tapi memang sampai saat ini duitnya belum bisa dicairkan," kata Arief dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di YouTube, Rabu, 24 Juni.
Dengan demikian, KPU kini tengah mendorong skema hibah APD dari Gugus Tugas di daerah yang menyelenggarakan pilkada.
"Kami mendorong pemda yang sudah menjadi Gugus Tugas untuk menghibahkan alat pelindung diri. Cuma butuh informasi lagi, apakah semua daerah punya kecukupan APD untuk kebutuhan PPS itu?" ungkap dia.
Meskipun kebutuhan APD bagi PPS ini tidak terlalu banyak, tapi jika tak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah baru.
"Kalau enggak ada, repot juga. Ini yang (membuat, red) agak risau karena belum bisa dicairkan," tegasnya.
Arief menilai, tahap verifikasi faktual ini juga tidak mungkin dimundurkan kembali. Sebab, jika dimundurkan karena menunggu anggaran tambahan Pilkada 2020 dicairkan maka tahapan yang lain akan terganggu. "Ini yang kami agak risau," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
