JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga penegak hukum yang tingkat kepercayaannya paling rendah di antara lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung dan Polri.
Kondisi ini terpotret dari hasil survei nasional yang digelar Indikator Politik Indonesia pada 18-24 Mei dengan random digit dialing (RDD).
Metode ini adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1.213 responden.
"KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat trust-nya paling rendah" kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi dalam rilis surveinya yang dikutip pada Kamis, 8 Juni.
Secara keseluruhan, institusi yang tingkat kepercayaannya paling tinggi adalah TNI mencapai 85,3 persen; Presiden 73,3 persen; Polri 66,6 persen; Kejaksaan Agung 60,5 persen; dan Pengadilan dengan 51,1 persen.
Sedangkan untuk KPK, tingkat kepercayaannya mencapai 49,8 persen. Untuk lembaga lain yang berada di bawah KPK secara berturut adalah MPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR RI, dan partai politik.
Adapun margin of error dalam survei ini kurang dari 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei ini kemudian ditanggapi eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Pengacara ini menilai, komisi antirasuah di era kepemimpinan Firli Bahuri lebih banyak kontroversi dan gimmick.
"KPK sekarang adalah KPK yang menurut saya full of controversy dan begitu banyak gimmick yang kita lihat," ungkap Febri.
BACA JUGA:
Salah satu gimmick yang disinggung Febri adalah saat KPK memberikan rompi biru kepada jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Selasa, 31 Juni lalu. Saat itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengalungkan rompi ini pada pejabat teras di perusahaan pelat merah tersebut.
Menurut Febri, pemberian rompi itu bukan menarik simpati tapi justru mendatangkan kritik. "Saya melihat di media sosial itu sampai ada kartun Doraemon yang mengeluarkan rompi biru," katanya.
"Itu sebenarnya sindiran yang mestinya dilihat secara lebih sensitif oleh pimpinan KPK, saya yakin teman-teman pegawai KPK resah dengan situasi yang ada saat ini," ujarnya.
Daripada melakukan gimmick yang tak perlu, Febri menyarankan KPK fokus pada kerja pemberantasan korupsi sehingga tingkat kepercayaan publik bisa kembali meningkat.
Firli Bahuri dan para pimpinan KPK lainnya bersama Dewan Pengawas KPK juga diharap membaca hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia.
"Kalau penegak hukum itu bekerja dalam artian yang sebenarnya ya, maka publik akan melihat secara linier 'oh kami mulai percaya dengan penegak hukum ini'. Beda dengan penegak hukum atau pimpinan penegak hukum yang kebanyakan gimmick begitu," jelasnya.
"Jangan pernah berfikir masyarakat akan tertarik dengan gimmick-gimmick yang disampaikan oleh penegak hukum itu, apalagi akan meningkatkan proses kepercayaan publik terhadap penegak hukum," pungkasnya.
Terkait
