JAKARTA - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap prihatin posisi KPK yang kini tingkat kepercayaannya berada di urutan paling buncit di antara penegak hukum lain. Padahal, dulu lembaga ini menjadi contoh.
Hal ini disampaikan Yudi menanggapi Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan kepercayaan publik paling bawah.
"Kami prihatin dengan kondisi tingkat kepercayaan publik yang menurut LSI di bawah penegak hukum lainnya. Padahal KPK ketika di awal berdiri merupakan trigger mechanism sekaligus role model bagi penegak hukum lain terutama dalam pemberantasan korupsi," kata Yudi kepada VOI melalui keterangan tertulisnya, Senin, 25 Juli.
Yudi kemudian membandingkan kondisi KPK dulu dengan saat dipimpin Firli Bahuri. Menurutnya, komisi antirasuah tadinya dipercaya publik karena beberapa hal seperti pemimpin yang berintegritas dan dapat dipercaya hingga kemampuannya menangkap koruptor kelas kakap.
Ke depan, Yudi menilai, kepercayaan publik ini bisa makin turun dan tak mudah untuk didongkrak naik lagi. Apalagi, pada periode ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri karena dugaan pelanggaran etik.
Lili mundur setelah diduga menerima akomodasi dan tiket MotoGP Mandalika dari PT Pertamina (Persero). "Saya pikir kepercayaan publik pun juga tak mudah naik melebihi lembaga penegak hukum lainnya," tegasnya.
"Namun, kepercayaan masyarakat bisa meningkat jika KPK menangkap koruptor kakap atau setidaknya menangkap buronan yang paling disorot masyarakat yaitu Harun Masiku," sambung Yudi.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, LSI mengungkap kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menurun. Meski berada di angka 60 persenan, tapi komisi antirasuah berada di urutan paling buncit di antara penegak hukum lain.
"Polri mendapat tingkat kepercayaan tertinggi disusul kejaksaan, pengadilan, kemudian KPK. Jadi KPK berada di nomor buncit dalam tingkat kepercayaan meskipun tingkat kepercayaannya itu masih di angka 60 persenan ke atas," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu, 24 Juli.
Djayadi kemudian memerinci tingkat kepercayaan tertinggi berdasarkan survei tersebut ditempati TNI dengan 89 persen. Dilanjutkan Presiden 77 persen, Polri 72 persen, Kejaksaan 70 persen, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 68 persen.
Kemudian, Pengadilan 66 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 64 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 63 persen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 56 persen dan Partai Politik (Parpol) 51 persen.
LSI mengungkap tingkat kepercayaan terhadap Polri ini stagnan dari hasil survei beberapa waktu lalu. Tapi, kondisi ini bisa saja berubah setelah adanya peristiwa tembak menembak yang melibatkan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Sementara tingkat kepercayaan terhadap kejaksaan cenderung meningkat selama dua bulan ini dari 64 persen menjadi 70 persen.
"Kemudian tingkat kepercayaan pada pengadilan naik dari 64 ke 65. Jadi ada peningkatan tapi ada penurunan tingkat kepercayaan pada KPK," pungkasnya.
