Kata Lulung Soal Usulan Pansus Banjir Jakarta yang Mengada-ada

JAKARTA - Sejumlah fraksi DPRD DKI berencana membuat panitia khusus (pansus) menyelidiki secara pasti penyebab banjir yang melanda awal tahun ini. Mantan anggota DPRD DKI periode 2014-2019, Abraham Lunggana menganggap usulan pansus banjir tidak menyangkut substansi permasalahan banjir saat ini. 

"Ini mengada-ada. Enggak ada kerjaan kalau gue bilang. Sebenarnya saya menghormati dan menghargai usulan tersebut. Tapi apa yang mau dipansusin?" tutur pria yang akrab disapa Lulung kepada wartawan, Selasa, 14 Januari.

Menurut Lulung, DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bersinergi dengan Gubernur semestinya bisa melakukan pengawasan kinerja Pemprov DKI menangani banjir tanpa membentuk pansus. 

"Artinya, setiap apa yang dikerjakan itu harus bersama-sama. Kalau dia mau cari temuan silahkan saja. Jangan cari kesalahan orang. Ini gak baik," tutur Lulung. 

"Kalau sudah ketemu (hasil pengawasan), kasih informasi ke Anies, 'ini ada penjagaan, ini musti ada perawatan, ini musti ada perbaikan'," lanjut dia. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menyebut keputusan pembuatan pansus berdasarkan hasil tinjauan kawasan terdampak banjir paling parah, yakni di Semanan, Jakarta Barat. Kata Baco, sistem drainase di sana tidak memadai. 

"Kita bersepakat akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim pansus. Hal ini untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," kata Baco. 

Selanjutnya, pansus banjir bakal mencari solusi dan langkah pasti dalam mengatasi banjir, agar luapan banjir yang akan datang tidak separah yang terjadi beberapa hari kemarin. 

Selain itu, DPRD juga ingin mengetahui sejauh mana peran lembaga eksekutif, antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam menangani banjir Jakarta. Pasalnya, sempat terjadi perbedaan pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan soal penyebab banjir Jakarta. 

Menurut Basuki, daerah yang terendam banjir adalah daerah yang belum dilakukan normalisasi. Diketahui, kali normalisasi Sungai Ciliwung ditargetkan 33 km. Namun, yang baru terlaksana sekitar 16 km. 

Anies pun menyanggah. Menurut Anies, sumber masalah banjir justru bukan berada pada normalisasi. Namun, ada pada pengendalian air dari Hulu yakni wilayah Jawa Barat. Bagi Anies, selebar apapun lahan yang dibebaskan, jika tidak ada pengendalian air dari Selatan. Jakarta akan tetap terendam banjir.

Karenanya, ketika pansus banjir bekerja, diharapkan silang pendapat seperti ini tak terjadi lagi. "Pansus bakal bisa menetralisir atau mencari titik temu konflik antara Pemprov dengan kementerian PUPR yang selalu lempar-lemparan terkait penyebab utama banjir," jelas Baco. 

Lebih lanjut, Baco bilang pansus banjir sudah disepakati oleh 6 dari 9 fraksi yang ada. Partai tersebut adalah Partai Golkar, Partai NasDem, PAN, PSI, Gerindra, dan PDIP. Sementara, PKS, Demokrat, serta PPP-PKB belum memutuskan untuk menyetujui atau tidak.