Hindari Silang Pendapat Penyebab Banjir, DPRD Usulkan Perlu Ada Pansus

JAKARTA - Banjir Jakarta awal tahun ini dianggap masalah serius oleh DPRD DKI. Untuk itu, mereka berencana membuat panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki secara pasti penyebab banjir saat ini.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menyebut keputusan ini berdasarkan hasil tinjauan kawasan terdampak banjir paling parah, yakni di Semanan, Jakarta Barat. Kata Baco, sistem drainase di sana tidak memadai.

"Kami bersepakat akan mengajukan kepada pimpinan, supaya kami membentuk suatu tim pansus. Hal ini untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," kata Baco di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari.

Selanjutnya, kata Baco, pansus banjir bakal mencari solusi dan langkah pasti dalam mengatasi banjir, agar luapan banjir yang akan datang tidak separah yang terjadi beberapa hari kemarin.

Selain itu, DPRD juga ingin mengetahui sejauh mana peran lembaga eksekutif, antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam menangani banjir Jakarta. Pasalnya, sempat terjadi perbedaan pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan soal penyebab banjir Jakarta.

Menurut Basuki, daerah yang terendam banjir adalah daerah yang belum dilakukan normalisasi. Diketahui, kali normalisasi Sunga Ciliwung ditargetkan 33 km. Namun, yang baru terlaksana sekitar 16 km.

Anies pun menyanggah. Menurut Anies, sumber masalah banjir justru bukan berada pada normalisasi. Namun, ada pada pengendalian air dari Hulu yakni wilayah Jawa Barat. Bagi Anies, selebar apapun lahan yang dibebaskan, jika tidak ada pengendalian air dari Selatan. Jakarta akan tetap terendam banjir.

Karenanya, ketika pansus banjir bekerja, diharapkan silang pendapat seperti ini tak terjadi lagi. "Pansus bakal bisa menetralisir atau mencari titik temu konflik antara Pemprov dengan kementerian PUPR yang selalu lempar-lemparan terkait penyebab utama banjir," jelas Baco.

Lebih lanjut, Baco bilang pansus banjir sudah disepakati oleh enam dari sembilan fraksi yang ada. Partai tersebut adalah Golkar, NasDem, PAN, PSI, Gerindra, dan PDIP. Sementara, PKS, Demokrat, serta PPP-PKB belum memutuskan untuk menyetujui atau tidak.