Program Peningkatan Mutu SDM Lokal Sebelum ASN Pindah ke IKN Nusantara Dipertanyakan

KALTIM - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) asal Kabupaten Penajam Paser Utara Baharuddin Muin meminta agar pemerintah pusat ikut membangun sumber daya manusia lokal guna sebelum aparatur sipil negara (ASN) pusat menjadi penduduk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi diharapkan memrogramkan pembangunan SDM lokal dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kallimantan Timur tersebut di Penajam, Senin 30 Mei.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut dia, juga harus aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi menyangkut program membangun SDM tersebut.

"Program peningkatan mutu SDM lokal harus dilakukan sejak dini, sebab jika SDM lokal tidak mumpuni bakal tersingkir atau kalah bersaing dengan dipindahkannya IKN ke Penajam," ujarnya.

Apalagi untuk masuk menjadi bagian dari Badan Otorita IKN Nusantara dan sektor lainnya, menurut dia, sangat sulit kalau SDM lokal tidak dipersiapkan dari sekarang.

"Kami akan dorong pemerintah provinsi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk dukung anggaran peningkatan SDM lokal itu," ucapnya.

Berdasarkan laporan Antara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, katanya, harus gencar memrogramkan membangun SDM lokal, agar masyarakat mampu bersaing di semua sektor pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara.

Setelah ditetapkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kawasan IKN Nusantara, menurut dia, belum ada tindak lanjut maksimal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk peningkatan SDM.

Peningkatan SDM lokal untuk menghadapi persaingan, menurut dia, sangat penting sehingga setelah jadi Ibu Kota Negara masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara tidak menjadi pengangguran.

Baharuddin Muin mengatakan, banyak yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat maupun Badan Otorita IKN Nusantara, mulai dari infrastruktur hingga SDM, agar tidak jauh tertinggal setelah IKN dipindahkan.