Usai Turki, BURT DPR Kunker ke Uni Emirat, Formappi Desak Puan Maharani Bersikap: Harus Menunjukan Diri Negarawan, Hentikan!

JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Ketua DPR RI Puan Maharani mengambil sikap soal kunjungan kerja BURT DPR ke Uni Emirat Arab. 

Puan bisa mencontoh kebijakan dua pimpinan DPR RI sebelumnya seperti Ade Komarudin dan Setya Novanto yang menghentikan agenda kunker Alat kelengkapan Dewan (AKD) DPR karena ramai dikritik publik. 

"Karena dua pimpinan DPR sebelumnya pernah keluarkan kebijakan hentikan kunker. Puan juga bisa melakukan hal yang sama sekarang ini, hentikan. Dia tidak boleh hanya ingin memuaskan anggota DPR supaya tidak ada lawan, mendiamkan kebijakan yang tidak penting," jelas Lucius saat dihubungi VOI, Rabu, 25 Mei.  

Dalam kiprahnya, sambung Lucius, kunker DPR atau AKD sama sekali nirmanfaat. Padahal, tujuan kunker seperti mendengarkan dan mempelajari terkait fasilitas, protokoler, dan anggaran kepada parlemen dan pemerintah serta KBRI negara tujuan bisa diperoleh dengan mudah. Baik melalui riset kepustakaan, internet atau menggunakan tenaga ahli. 

"Puan harus menunjukan dirinya sebagai negarawan dengan mendahulukan kepentingan bangsa memastikan anggaran negara tidak bocor di DPR. Ini tantangan untuk Ketua DPR dengan kekuatan yang begitu besar. Dua pimpinan sebelumnya pernah mengeluarkan kebijakan hentikan kunker karena protes publik. Puan juga bisa melakukan hal yang sama," tambah Lucius.

Pun soal tujuan kunker, AKD DPR bisa memanfaatkan mekanisme lain seperti rapat, atau memberdayakan staf ahli dengan riset kepustakaan dan berselancar di dunia maya. Cara manual seperti kunker sudah ketinggalan zaman. 

Satu hal yang disorot Lucius soal keterbukaan hasil kunker kepada publik. Harusnya setelah selesai kunker, para anggota dewan kemudian mempublikasikan kepada khalayak lewat website resmi DPR.

"Semakin kesini semakin parah karena mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tidak pernah agenda kunker itu disampaikan sebagai agenda resmi yang di-upload ke web DPR. Artinya mereka sembunyikan kegiatan ke publik padahal mereka pergi sebagai wakil rakyat," tegas Lucius.