JAKARTA - Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi meminta RT dan RW untuk melakukan pemantauan terhadap pendatang baru dari daerah yang kemudian berhuni di delapan kecamatan wilayah Jakarta Pusat.
Meski begitu, operasi yustisi seperti pengecekan kartu identitas tidak akan dilakukan kepada pendatang baru. Pasalnya, dikatakan Irwandi, DKI Jakarta menjadi kota terbuka untuk seluruh penduduk.
"Tidak ada operasi yustisi, tetapi kita minta RT dan RW monitor pendatang baru, kan kos-kosan banyak di Jakarta Pusat, mereka lapor secara kependudukan, dari mana, apa pekerjaannya," ujarnya, Senin 9 Mei.
Irwandi meminta agar pendatang baru diharapkan melapor 1x24 jam sejak tiba di Jakarta kepada RT dan RW setempat untuk memetakan kepindahan dan data kependudukan.
Ia menjelaskan, DKI Jakarta, termasuk Jakarta Pusat terbuka terhadap pendatang baru, apalagi tenaga kerja dibutuhkan seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik.
Menurut dia, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak membutuhkan tenaga kerja dari pendatang baru karena kasus COVID-19 yang lebih terkendali, sehingga berdampak pada peningkatan kegiatan usaha mereka.
BACA JUGA:
"Karena COVID sudah terkendali, yang butuh juga banyak, termasuk UMKM untuk bantu usaha mereka. Kebutuhan dunia usaha juga banyak karena perekonomian berkembang lagi," ujarnya.
Berdasarkan data Dukcapil DKI selama 2020-2021, terjadi penurunan penduduk pendatang terutama saat arus balik Lebaran karena pandemi COVID-19.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah penduduk pendatang bertambah mencapai 20 ribu hingga 50 ribu orang usai libur Lebaran 2022 karena dipicu salah satunya kasus COVID-19 di Ibu Kota yang semakin terkendali.
Sebelumnya diberitakan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Pusat, memperkirakan ada sekitar 1.500 orang yang akan masuk ke kawasan Jakarta Pusat saat arus balik pemudik terjadi, Minggu 8 Mei.
"Prediksi untuk masyarakat (pendatang baru) yang masuk ke Jakarta Pusat mencapai 1000 hingga 1500 orang yang tersebar di 44 kelurahan," kata Plt Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat Ginanjar saat dihubungi VOI, Minggu, 8 Mei.
Sementara terkait pengawasan para pendatang baru di Jakarta Pusat ketika memasuki puncak arus balik mudik pasca lebaran, Sudin Dukcapil Jakarta Pusat segera melakukan pendataan terhadap para pendatang itu.
"Pendataan melalui aplikasi data warga yang saat ini sudah dimiliki oleh setiap RT di masing-masing wilayah," ujarnya.
Nantinya setelah para Ketua RT menginput data para pendatang baru yang hadir di wilayahnya, data itu akan terintegrasi langsung ke Sudin Dukcapil Jakarta Pusat.
"Data yang terinput oleh RT akan langsung terlihat di dalam system," katanya.
Terkait
