SBY Minta Airlangga Langsung Tunjuk Hidung Pihak yang Gerakkan Demo Tolak UU Cipta Kerja

JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung menunjuk hidung pihak yang disebutnya mendalangi aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah wilayah.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar tuduhan itu tak menjadi liar dan membuat masyarakat menjadi saling curiga.

"Kalau ditanya begitu paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud orang yang menunggangi orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik, rakyat saling curiga, tidak baik kesana kemari beritanya," kata SBY dalam dialog yang diunggahnya di akun YouTube miliknya, Senin, 12 Oktober.

Dia juga mengingatkan, elemen masyarakat yang bergerak dalam aksi unjuk rasa tersebut, tentunya juga akan merasa terhina dengan adanya ungkapan semacam itu. 

Lebih lanjut, SBY menegaskan jika tak benar dirinyalah yang mendalangi aksi tersebut. Selain itu, dia juga tak yakin jika Airlangga maupun sejumlah menteri lain seperti Menko Maritim dan Investasi dan Badan Intelijen Negara (BIN) menuding dirinya.

Mengingat selama ini, hubungannya dengan para menteri yang menjabat di Kabinet Indonesia Maju tersebut berhubungan baiknya.

"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga pak Luhut atau BIN yang dimaksud saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut selama ini baik. Dengan BIN tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara saya kira engga lah," tegasnya.

"Jadi kalau kemarin saya dituduh seperti itu, enggak baik. Enggak baik, kalau negeri kita semakin subur fitnah, hoaks, dan tuduhan tidak berdasar," imbuh dia.

SBY juga menyarankan agar pemerintah segera menindak tegas pelaku yang memang dianggap menggerakkan dan membiayai para pendemo. Tujuannya, agar negara tak lantas dianggap sebagai pembuat berita bohong oleh masyarakat karena saat ini Indonesia sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat.

"Kalau memang menggerakan menunggangi membiayai dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum, hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak negaranya membuat hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya kepada pemerintah kita," ungkap eks Ketua Umum Partai Demokrat ini.

"Kita harus put trust kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh, pemerintah tidak bagus," tambahnya.

Selain itu, SBY juga mendorong agar pemerintah menjawab siapa dalang yang dimaksud kepada publik secara  jujur. Karena, ini merupakan bagian dari etika pejabat yang memegang amanah rakyat.

"Jadi kalau saya ditanya seperti itu. Paling bisa menjawab mengklarifikasi semua ini ya beliau-beliau. Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti harus menjawab. Itulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut. Dia bahkan menyebut, pemerintah telah mengetahui dan memantau siapa yang berada di balik aksi demonstrasi massa yang terjadi di sejumlah daerah termasuk Jakarta.

"Kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga kami berharap tujuh fraksi di DPR juga merepresentasikan rakyat," kata Airlangga dalam sebuah program televisi.

Dia kemudian menuding orang yang ada di balik layar ini memiliki ego yang sangat besar sehingga menggerakkan dan membiayai aksi tersebut. Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan, orang ini hanya menggerakkan tapi tak mau ikut berdemo di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan pemerintah tak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum bila massa yang turun dalam aksi tersebut ricuh. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan semacam ini berpotensi terjadi penularan virus.

"Kita tidak bisa menghukum hanya dengan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum (yang dilanggar, red) pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," tegasnya.