JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menganggap, dugaan liar soal aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ditunggangi oleh pihak tertentu, diakibatkan masifnya penggunaan media sosial.
Jazilul bilang, ada perbedaan antara aksi demo saat ini dengan gelombang massa yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998 lalu. Bedanya, aksi demonstrasi mahasiswa dan usia milenial saat ini disulut oleh teknologi.
"Di media sosial kan penggunanya paling banyak anak-anak muda. Ketika aksi demo berujung kerusuhan, banyak pernyataan di media sosial yang memperkeruh, entah dari mana sumbernya," kata Jazilul dalam diskusi virtual, Minggu, 18 Oktober.
Wakil Ketua Umum PKB itu melanjutkan, isu liar di medsos juga mengakibatkan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa dituduh menjadi penunggang demo berujung kerusuhan tersebut.
Kata dia, bisa saja pernyataan pejabat publik yang menyebut ada dalang dari kerusuhan demo tanpa menyebutkan nama, yang diotak-atik di media sosial. Sehingga muncul opini bahwa dalang tersebut adalah SBY.
"Mungkin ada pernyataan A yang disampaikan oleh pejabat publik, diolah lagi di dunia medsos itu menjadi fitnah yang akan menjurus kepada orang. Ini namanya mereduksi pesan, sehingga antara satu dengan yang lainnya seakan-akan saling tuding," jelas Jazilul.
"Jadi, hati-hati menyampaikan pernyataan, karena pernyataan 'A' bisa berubah jadi 'A plus-plus'. Inilah yang menurut saya patut diduga ada orang-orang yang sengaja manas-manasin keadaan, ini juga harus antisipasi," lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyatakan ada yang menunggangi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja ini. Namun, pemerintah tak menyebut siapa yang dimaksud
Eks Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung menunjuk hidung siapa pihak yang disebutnya sebagai dalang aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh pada Kamis, 8 Oktober lalu. SBY menegaskan, tak benar jika disebut dirinyalah yang mendalangi aksi tersebut.
Lalu, keresahan SBY dibalas oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menegaskan, pemerintah tak pernah menyebut SBY sebagai dalang atau pihak yang membiayai aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah.
"Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras. Tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," kata Mahfud lewat akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu, 14 Oktober.
Terkait
