Airlangga Sebut Demo Ada yang Biayai, Pengamat: Jangan Cari Kambing Hitam!

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding, ada pihak yang membiayai aksi demonstrasi buruh menolak diterbitkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin meminta agar pemerintah tidak mencari kambing hitam dan menyalahkan buruh yang turun untuk menyuarakan pendapat mereka.

"Pemerintah jangan mencari kambing hitam. Jangan salahkan buruh, jangan salahkan pekerja yang melakukan demonstrasi. Tak ada asap jika tak ada api, tak akan ada demo jika UU Ciptaker tersebut tak merugikan kaum pekerja," kata Ujang saat dihubungi VOI, Kamis, 8 Oktober.

Menurutnya, buruh dan pekerja tidak akan melaksanakan aksi demonstrasi jika mereka tak dirugikan. Ujang mengingatkan narasi penguasa yang selalu menyalahkan pihak lain juga harus dihentikan. Karena, protes masyarakat terhadap perundangan ini juga muncul karena pemerintah tak mau mendengarkan aspirasi terutama dari kaum buruh dan pekerja.

"Buruh minta RUU Cipta Kerja jangan dilanjutkan, mereka malah mengesahkan. Wajar jika buruh dan kaum pekerja marah," tegasnya.

"Jadi jangan melakukan lempar batu sembunyi tangan," imbuhnya.

Selanjutnya, Ujang meminta agar isu demonstrasi ini jangan dialihkan dengan ada isu masa yang turun adalah masa bayaran. Karena, demonstrasi ini berawal dari sikap DPR dan pemerintah yang mengesahkan undang-undang kontroversial.

"Jangan digeser ke arah lain. Jangan cari kambing hitam. Buruh bergerak karena mereka tersakiti," ujarnya.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut. Dia bahkan menyebut, pemerintah telah mengetahui dan memantau siapa yang berada di balik aksi demonstrasi massa yang terjadi di sejumlah daerah termasuk Jakarta.

"Kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga kami berharap tujuh fraksi di DPR juga merepresentasikan rakyat," kata Airlangga dalam sebuah program televisi.

Dia kemudian menuding orang yang ada di balik layar ini memiliki ego yang sangat besar sehingga menggerakkan dan membiayai aksi tersebut. Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan, orang ini hanya menggerakkan tapi tak mau ikut berdemo di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan pemerintah tak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum bila massa yang turun dalam aksi tersebut ricuh. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan semacam ini berpotensi terjadi penularan virus.

"Kita tidak bisa menghukum hanya dengan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum (yang dilanggar, red) pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," tegasnya.