DPRD DKI: PSBB atau Tidak Jangan Biarkan Rakyat Lapar, Bebaskan Cari Nafkah

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan penerapan PSBB transisi mulai besok, Senin 12 Oktober hingga 25 Oktober. DPRD DKI menyoroti kebijakan Pemprov agar bisa memastikan keberlangsungan hidup warganya. 

“Saya bisa claim DKI yang paling banyak menerapkan beragam cara untuk berhentikan pandemi. Tapi hasilnya sama saja, sepertinya negara kita memang sudah saatnya perkuat imun warga,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Minggu, 11 Oktober.

Per hari ini persentasi kasus positif COVID-19 dikutip Zita berada di angka 12,2 persen.  Bahkan angka positif tiap hari tidak pernah turun dari 1.000. 

“Saya akui, memang Pemprov DKI yang paling sesuai dalam menerapkan instruksi test PCR dari WHO, selalu melebihi target yang ditetapkan. Tapi jika kasus penyebaran tidak menurun, maka harus menggunakan alternatif lain,” sambung politikus PAN ini.

Zita juga menyinggung PSBB dan ketuk palu persetujuan pengesahan UU Cipta Kerja. Pengesahan UU ini disebut membuat segala upaya menangani COVID-19 sia-sia.

“Saya yakin yang berwenang tahu dampak dari pengesahan ini, pasti demo. Akhirnya orang berkumpul lagi di Jakarta. Timbul klaster baru. Usaha rakyat menahan diri dirumah, sia-sia sudah,” kata dia.

“Kasihan rakyat lapar. Kalau tidak ada support dari semua pihak, lebih baik rakyat dibiarkan bebas saja. Biarkan mereka mencari nafkah untuk perkuat imunnya sendiri. Karena pemerintah tidak mampu, atau mungkin tidak mau untuk penuhi itu,” imbuh Zita.