Soal Wacana Cabut KJP Pelajar Ikut Demo 11 April, Wagub DKI Jawab Begini

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons wacana kemungkinan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap para pelajar yang ikut aksi demonstrasi di depan gedung DPR dan kawasan Patung Kuda pada Senin, 11 April kemarin.

Diketahui, wacana pencabutan KJP bagi pelajar ikut demo sempat digulirkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat aksi #ReformasiDikorupsi pada tahun 2019 lalu. Namun, rencana itu dibatalkan.

Sementara, pada saat ini, Riza mengaku pihaknya masih mengevaluasi dampak keterlibatan para pelajar dalam aksi unjuk rasa kemarin.

Sampai saat ini, Riza menegaskan Pemprov DKI belum berencana untuk memberi sanksi pencabutan KJP kepada para pelajar tersebut. Lagipula, Pemprov DKI belum mendapat data yang pasti soal siapa saja siswa Jakarta yang teribat dalam aksi.

"Nanti kita akan evaluasi, apakah dirasa perlu atau tidak diberikan dulu, ya. Kami akan evaluasi keterlibatannya, perannya. Kami lihat ke Polda Metro, pelajarnya apakah dari Jakarta atau luar Jakarta. Jadi, jangan terburu-buru memberikan sanksi. Kita harus bijak," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 12 April.

Sebenarnya, Riza mengatakan Pemprov DKI telah meminta para guru di setiap sekolah untuk meminta para orang tua siswa untuk menjaga anak-anaknya agar tidak ikut serta pada aksi unjuk rasa tersebut.

"Kami sudah minta pelajar jangan ikut demo. Biarkan teman-teman mahasiswa, buruh, yang lain. Pelajar fokus di pendidikan, sekolah. Terkait sanksi, kami akan evaluasi sanksi apa yang akan diberikan kepada pelajar yang ikut demo kemarin," jelasnya.

Sementara itu, kemarin Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku Pemkot Jaktim mempertimbangkan untuk mencabut KJP siswa Jaktim yang ikut-ikutan demonstrasi mahasiswa 11 April.

"Saya kira itu nanti kita akan pikirkan ke depan (cabut KJP) karena kemarin, kita baru bicara antisipasi bukan sanksi," ucap Anwar.