Loyalis Amien Rais: Seperti Partai Demokrat, Partai Ummat Tak Ada Singkatannya
Amien Rais (Foto: Instagram @amienraisofficial)

Bagikan:

JAKARTA - Sejumlah partai di Indonesia kerap menyingkat nama partainya. Namun, hal ini ternyata tidak berlaku bagi Partai Ummat, yang baru saja diperkenalkan oleh eks Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Menurut loyalis Amien Rais yang juga bergabung dalam partai tersebut, Putra Jaya Husen, nantinya kader partai tersebut tak boleh menyebut partai tersebut dengan singkatan.

"Enggak pakai disingkat. Kan kayak Partai Demokrat enggak disingkat juga," kata Putra saat berbincang dengan VOI, Kamis, 1 Oktober.

Pelarangan itu, sambungnya, juga dilakukan agar kata 'ummat' yang menjadi dasar perjuangan mereka selalu disebut. Lagipula, ungkapan 'ummat' yang jadi nama partai tersebut bermakna umum. Tak hanya identik dengan umat Islam.

"Lagian kan itu masuk, general. Bisa umat Islam, umat manusia. Bisa ya macam-macam," jelasnya.

"Ya itu Partai Demokrat singkatannya apa coba? Itu kan suka-suka kita saja. Yang lain mana ada, jarang yang pake singkatan PD," imbuh dia.

Sebelumnya, lewat sebuah video berdurasi hampir sekitar tiga menit, eks Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengumumkan nama baru partainya. Bukan bernama PAN Reformasi seperti yang selama ini digembar-gemborkan, partai ini bernama Partai Ummat.

"Partai Ummat insyaallah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya," kata Amien dalam video yang diunggah dalam akun YouTube Amien Rais Official pada Kamis, 1 Oktober.

Dalam video tersebut, mantan Ketua MPR RI ini mengatakan, partai barunya itu akan berjuang melawan kezaliman dan menegakan keadilan. Selain itu, partai baru ini akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945, serta aturan demokrasi universal.

Selanjutnya dia menjelaskan, partai ini nantinya akan senantiasa menjalankan perintah Allah yang ada di ayat suci Alquran. Ada dua hal yang dia singgung, pertama menegakkan kebajikan dan memberantas keburukan. Kedua, menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman.

"Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial, dan komunal lebih mikro. Maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional, level makro dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan," tegasnya.