Buntut Presiden Biden Sebut Vladimir Putin Penjahat Perang: Kemlu Rusia Nilai Tidak Pantas, Panggil Dubes AS

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan telah memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Rusia John Sullivan pada Hari Senin, untuk memberitahu bahwa penilaian Presiden Joe Biden yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang, telah mendorong hubungan bilateral ke jurang kehancuran.

Presiden Joe Biden mengatakan pekan lalu, Presiden Putin adalah 'penjahat perang' karena mengirim puluhan ribu tentara untuk menyerang Ukraina dan menargetkan warga sipil.

"Pernyataan seperti itu dari Presiden Amerika, tidak layak untuk seorang negarawan berpangkat tinggi, menempatkan hubungan Rusia-Amerika di ambang kehancuran," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 22 Maret.

Sebelumnya, Kremlin melalui juru bicaranya Dmitry Peskov menggambarkan komenter tersebut sebagai 'penghinaan pribadi' terhadap Presiden Putin.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan kepada Sullivan, tindakan bermusuhan terhadap Rusia akan menerima 'tanggapan yang tegas dan tegas.'

Terpisah, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengkonfirmasi Duta Besar Sullivan bertemu dengan pejabat Rusia. Tetapi, dia menolak untuk mengatakan apakah utusan AS mengatakan kepada mereka, Amerika Serikat mendukung tuduhan yang dilontarkan Presiden Biden kepada Presiden Putin.

Price mengatakan dalam jumpa pers, Amerika Serikat percaya penting untuk menjaga saluran komunikasi dengan Rusia, terutama selama masa konflik.

"Kami telah berusaha untuk mempertahankan kehadiran diplomatik di Moskow, dengan Amerika Serikat ingin Rusia mempertahankan kehadiran serupa di Washington, ujarnya.

Tindakan Rusia "menimbulkan pertanyaan apakah mereka juga menyambut jalur komunikasi terbuka yang sama ini," kata Price.

Adapun Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman, dalam sebuah wawancara di MSNBC mengatakan, pernyataan yang dilaporkan Rusia "hanya menunjukkan betapa putus asanya Presiden Putin."