JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Anggota Dewan Komisioner, sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 September.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengangkat tiga Anggota Dewan Komisioner LPS yakni Didik Madiyono, Luky Affirman dan Destry Damayanti.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya terhadap bangsa dan negara," ucap seluruh Anggota Dewan Komisioner (DK) LPS saat membaca sumpah jabatan di depan Presiden Jokowi, dikutip dari Antara.
"Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar mereka.
Pengangkatan Purbaya dan tiga lainnya sebagai Anggota DK LPS tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 58/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS. Anggota DK LPS tersebut diangkat untuk masa jabatan lima tahun.
Sebelum diangkat sebagai pimpinan LPS, Purbaya Yudhi Sadewa merupakan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi (Marves). Purbaya diketahui adalah orang yang dekat dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan karena kerap bekerja bersama di suatu instansi.
BACA JUGA:
Alumni Institut Teknologi Bandung di Bidang Teknik Elektro, dan peraih gelar Doktor bidang Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat ini pernah menjabat sebagai Kepala Danareksa Research Institute, Direktur PT Danareksa (Persero), dan Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staff Kepresidenan.
Yang menarik adalah, Purbaya masih menjabat sebagai Komisaris di holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan, yakni PT Inalum (Persero) atau Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Tampak hadir dalam pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara itu, antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.