Luhut: Januari 2021, 100 Juta Orang Rakyat Indonesia Akan Diinjeksi Vaksin

JAKARTA - Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia masih akan terus menghadapi masa kritis hingga dua atau tiga bulan mendatang. Karenanya Luhut berharap pemberian vaksin COVID-19 bisa segera dimulai pada bulan Desember mendatang.

Luhut mengatakan, vaksinasi yang akan diberikan pada Desember hingga awal tahun 2021 akan lebih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan pendukungnya. Hal ini penting karena mereka merupakan garda terdepan dalam menangani penularan virus ini.

"Jadi Desember ke depan ini Pemerintah sudah menyiapkan baik itu Kasad atau Polri untuk unsur-unsur kesehatan kita untuk melakukan injeksi di tempat-tempat yang akan diprioritaskan, terutama bagian kesehatan dan pembantunya. Kalau itu terlampaui sampai Januari nanti sudah hampir 100 juta ini yang diinjeksi, saya kira mungkin akan mulai terkendali," kata Luhut dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 18 September.

Selain itu, Luhut menjelaskan Indonesia akan mendapatkan 270 juta lebih dosis vaksin sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi, permintaan penambahan jumlah dosis vaksin sebanyak 20 juta dosis kepada Uni Emirat Arab (UEA) telah disetujui dan saat ini, pemerintah kembali mengajukan permintaan penambahan 10 juta vaksin lagi.

Permintaan ini, kata dia, disampaikannya langsung kepada Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab Suhail Mohamed Al Mazrouei beberapa waktu lalu.

"Yang 20 juta dosis itu sudah dapat ya, enggak ada masalah. Kita ingin tambah lagi, kalau boleh kita tambah 10 juta lagi," jelasnya.

Meski saat ini jumlah dosis vaksin sudah banyak, sebelum barang tersebut ada di Indonesia, masyarakat tetap mengubah sikap mereka yang acuh menjadi taat dengan protokol kesehatan. Apalagi kenaikan kasus positif COVID-19 terus terjadi di tengah masyarakat.

"Kita lihat memang ada tren kenaikan kasus di bulan September dibandingkan Agustus walaupun jumlah kesembuhan juga naik. Ini salah satu paradoks," tuturnya.

Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menekan laju COVID-19 di sejumlah provinsi. Dalam menjalankan tugasnya itu, Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi itu punya waktu 2 pekan.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, Luhut punya sejumlah cara dalam menjalankan tugasnya. Pertama, Luhut akan menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat. Sebab, selama ini, pembaharuan data kasus COVID-19 antara pemerintah pusat selalu berbeda dengan tiap provinsi.

"Yang kedua adalah melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan untuk pidana yang menindak untuk menindak yang melanggar peraturan," kata Wiku.

Ketiga, Luhut akan meningkatkan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Keempat adalah penanganan COVID-19 secara klaster di setiap provinsi ini.

"Jadi, penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut," tutur Wiku.