Presiden Biden Dilarang Masuk Rusia, Kremlin: Kontak Dapat Dilanjutkan Jika Perlu

JAKARTA - Juru Bicara Kremlin menyebut sanksi yang dijatuhkan terhadap Presiden Joe Biden, bukan berarti Rusia menolak untuk mengadakan kontak penting dengan Amerika Serikat.

Rusia menjatuhkan sanksi pelarangan memasuki wilayah negara mereka terhadap Presiden Biden serta sejumlah pejabat Amerika Serikat lainnya, sebagai jawaban atas sanksi terhadap pejabat pertahanan mereka.

"Sanksi ini tidak berarti penolakan untuk mengadakan kontak," ujar Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, dikutip dari TASS 16 Maret.

"Kontak dapat dilanjutkan jika perlu," tambah Peskov.

Ditambahkan olehnya, Presiden Rusia Vladimir Putin belum berbicara dengan koleganya Presiden Biden, sejak meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari lalu.

Diketahui, Kementerian Luar Negeri Rusia pada Hari Selasa mengumumkan sanksi terhadap sejumlah pejabat AS, meliputri Presiden Joe Biden dan 12 individu Amerika Serikat lainnya, dilarang masuk ke wilayah Negeri Beruang Merah.

Nama lain yang terkena sanksi di antaranya Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, Direktur CIA William Burns, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dan putra Joe Biden, Hunter Biden.

Pihak Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan, Moskow akan segera memperluas daftar orang yang dilarang memasuki Rusia.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pengenaan sanksi bagi 11 perwakilan berpangkat tinggi dari pejabat militer dan petinggi industri pertahanan Rusia, menyusul sanksi sebelumnya terkait invasi ke Ukraina.

Sanksi tersebut meliputi Kepala Garda Nasional Rusia Viktor Zolotov, Kepala Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknis-militer Dmitry Shugayev, CEO Rosoboronexport Alexander Mikheyev dan delapan Wakil Menteri Pertahanan Rusia.

"Dunia telah menyaksikan dengan ngeri ketika Rusia telah melakukan serangan terencana, tidak beralasan, dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina. Invasi lebih lanjut Rusia ke Ukraina," sebut pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

"Hari ini, Departemen Luar Negeri terus membebankan biaya besar pada para pemimpin pertahanan Rusia. Sebelas orang berikut sedang ditunjuk sesuai dengan E.O. 14024 Bagian 1(a)(i), sebagai orang yang beroperasi atau telah beroperasi di sektor pertahanan dan material terkait ekonomi Federasi Rusia," lanjut pernyataan itu.

Adapun nama-nama lain yang berada dalam daftar sanksi yakni Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexey Krivoruchko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dmitry Bulgakov, Yury Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov dan Gennady Zhidko.

Dimasukkannya ke daftar sanksi, berarti pembekuan semua aset di AS dan larangan bagi warga negara AS atau perusahaan untuk berbisnis dengan orang-orang dalam daftar, catatan pernyataan itu.

Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari, sebagai langkah untuk demiliterisasi dan denazifikasi. Rusia menyebut tidak akan melakukan pendudukan wilayah Ukraina dan tidak menargetkan warga sipil.

Ukraina bersama dengan negara-negara Barat mengecam invasi ini, diikuti dengan serangkaian sanksi terhadap pejabat, individu hingga perusahaan Rusia oleh Amerika Serikat, Inggrsi, Uni Eropa dan banyak negara lainnya.