Sampah dan Banjir Jadi Pekerjaan Rumah untuk Pemkot Palembang

PALEMBANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sumatera Selatan menyebut pengolahan sampah dan banjir menjadi salah satu catatan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Kota itu karena masih menjadi masalah yang belum ditanggulangi secara optimal.

"Ini kami sampaikan dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan," kata Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 di Palembang, Senin 14 Maret.

Menurut Zainal, berdasarkan temuan di lapangan dan laporan dari masyarakat saat terjadi hujan masih ditemukan genangan-genangan air dan berpotensi menjadi banjir di beberapa tempat.

Dia menilai Pemkot Palembang harus lebih produktif lagi dalam operasi pembersihan saluran pembuangan air dan merealisasikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pembuatan daerah resapan baru atau kolam retensi.

"Diketahui pembangunan infrastruktur termasuk pengendali banjir yang dijalankan oleh Dinas PUPR Palembang baru 54 persen makanya bisa terjadi demikian, jadi menurut kami itu perlu dioptimalkan lagi dalam rencana kerja tahun depan untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya dikutip Antara.

Menurut Zainal, pihaknya juga menilai Pemkot harus membenahi pelaksanaan program pengelolaan sampah yang sangat berkaitan dengan masalah banjir tersebut sehingga sulit ditanggulangi.

Pihaknya telah merumuskan ada dua aspek yang harus dibenahi yaitu pada pemanfaatan program Bank Sampah dan TPS 3R yang diterapkan Pemkot sejak beberapa tahun lalu.

"Karena kami menemukan partisipasi warga dalam memanfaatkan dua kegiatan itu belum berjalan optimal dan mereka cenderung masih membuang sampah tidak berwawasan lingkungan (sembarangan)," imbuhnya.

Dalam Musrenbang tahun 2023 tersebut DPRD Palembang secara umum menyampaikan beberapa catatan khusus kepada Pemkot yang diharapkan dapat direalisasikan selain pengelolaan sampah dan banjir.

Masing-masing Pemkot harus mengoptimalkan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, ratio volume terhadap kapasitas jalan (VCR), mitigasi COVID-19, pembangunan sektor pariwisata- budaya olahraga dan khususnya pengentasan angka kemiskinan yang tercatat ada sebanyak 194,12 ribu orang.