Airlangga Hartarto: Kesehatan dan Ekonomi di 8 Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19 Harus Seimbang

JAKARTA - Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto meminta agar penanganan COVID-19 yang ditingkatkan secara khusus di 8 provinsi tetap memperhatikan aspek ekonomi di masing-masing daerah tersebut.

Lebih lanjut, Airlangga ingin agar ada keseimbangan antara penanganan COVID-19 dengan ekonomi. Hal ini karena kedua sektor tersebut saling berkaitan.

"Kemudian tim mendorong agar adanya keseimbangan antara penanganan kesehatan di 8 provinsi dan menjaga terkait dengan kegiatan ekonomi di tempat masing-masing," ucapnya, dalam konferensi pers virtual, Jumat, 18 September.

Adapun delapan provnisi yang menjadi prioritas adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Kontribusi delapan provinsi tersebut terhadap penambahan kasus COVID-19 di Tanah Air adalah 70 persen.

Airlangga mengatakan, saat ini ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan jumlah kasus positif COVID-19. Antara lain Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Selain itu, kata dia, ada juga provinsi dengan kasus sembuhnya di bawah rata-rata.

"Ada beberapa provinsi dengan recovery rate di bawah nasional rata-rata, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga ada dua provinsi dengan case fatality rate di atas rata-rata nasional yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya.

Saat ini, kata Airlangga, sudah ada upaya peningkatan penanganan COVID-19 usai penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

Namun, menurut Airlangga, masih ada beberapa upaya lain yang akan ditempuh pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 di delapan provisi prioritas tersebut. Di antaranya adalah sinkronisasi data pusat dan daerah, peningkatan manajemen rumah sakit, operasi yustisi, dan penegakan disiplin protokol kesehatan.

"Koordinasi ketat dan pengawasan komprehensif dan sedang disiapkan regulasi terkait Pilkada agar tidak terjadi pandemi di klaster Pilkada," jelasnya.