JAKARTA - Calon wakil wali kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan menanggung biaya isolasi mandiri bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 di hotel dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Apalagi cara semacam ini sudah digunakan oleh Bupati Tangerang Ahmed Zeki untuk mencegah timbulnya klaster keluarga semakin marak.
"Pemkot Tangsel bisa mengikuti cara Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zeki yang menggunakan APBD untuk membiayai isolasi mandiri OTG di Hotel Jasmin Tangerang. Jadi selain membantu pasien, Pemkot pun jadi ikut membantu usaha perhotelan di Tangsel yang tahun ini sedang turun okupansinya," kata Sara dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 September.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meyakini, hotel di wilayah Tangerang Selatan mampu untuk melaksanakan isolasi mandiri karena jumlahnya juga cukup banyak. Sehingga, dengan ditempatkan di hotel, maka masyarakat yang terpapar virus itu namun tak bergejala bisa beristirahat dengan tetap mendapatkan pendampingan dari tenaga kesehatan.
"Data yang saya baca di Tangsel ada puluhan hotel bintang dan non-bintang. Dari jumlah ini bisa jadi ada sekitar ribuan kamar. Artinya jika saja setengah dari jumlah kamar itu disiapkan untuk isolasi mandiri para OTG di Tangsel, tentu akan sangat membantu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sara juga menilai, Pemkot Tangsel harus sadar tentang pentingnya 3T atau testing, tracing, dan treatment dalam penanganan COVID-19. Apalagi, saat ini mulai banyak masyarakat yang menjadi OTG.
BACA JUGA:
Sebelumnya, terkait penggunaan hotel sebagai sarana isolasi mandiri Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana ini termasuk untuk membayar penggunaan kamar hotel bagi pasien COVID-19 ringan atau orang tanpa gejala (OTG).
"Anggaran yang dialokasikan tambahan Rp3,5 triliun untuk BNPB tentu termasuk antisipasi kemungkinan penggunaan hotel-hotel untuk ruang isolasi pasien," tuturnya, dalam video conference bersama wartawan, Selasa, 15 September.
Sementara Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa kapasitas kesehatan yang dimiliki pemerintah tidak terbatas, dan tersedia untuk masyarakat. Menurut dia, pemerintah akan terus menambah fasilitas kesehatan.
"Pemerintah menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas, pemerintah punya dana yang cukup. Pemerintah akan menambah kapasitas bed, pemerintah akan meyakinkan semua daerah termasuk DKI Jakarta," tuturnya, dalam konferensi pers, di Gedung BNPB, Kamis, 10 September.
Menurut Airlangga, pemerintah juga akan menggunakan hotel bintang 2 dan 3 sebagai ruang perawatan jika kapasitas di rumah sakit sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung pasien positif COVID-19 seperti di Sulawesi Selatan atau Jawa Tengah.
"Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terkait perkembangan situasi dan selalu meningkatkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Kami akan terus menambah fasilitas di hotel termasuk memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3," tegasnya.