Resmikan NasDem Tower, Jokowi: Bang Surya Punya Kantor Baru, Saya Juga Ada Ibu Kota Baru

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Jl. RP Soeroso No 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. 

Peresmian kantor baru yang disebut NasDem Tower itu disiarkan langsung melalui live streaming di kanal YouTube NasDem TV yang dipantau pada Selasa, 22 Februari. 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menilai kantor baru NasDem sangat komplit. Dia meyakini gedung 23 lantai itu sebagai modal bagi Partai NasDem untuk menjadi partai terbesar di negara Indonesia.  

"Bang Surya dan partai NasDem memiliki kantor baru, saya juga ada ibu kota baru," ujar Jokowi. 

Jokowi lantas menyinggung pembangunan proyek ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang menuai pro dan kontra. Padahal menurutnya, pembangunan IKN merupakan awal perubahan baru bagi NKRI yang telah didukung DPR RI. 

"Ini bukan apa apa, banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar pasti ada pro-kontra. Ada yang setuju ada yang tidak setuju, tapi dalam sistem politik kita jelas bahwa UU nya sudah disetujui DPR, dan disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. artinya, secara hukum politik sudah selesai, jadi kalau sudah seperti itu mestinya sudah tidak dipertentangkan lagi," kata Presiden. 

Jokowi juga mengungkapkan alasan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Salah satunya untuk pemerataan penduduk dan ekonomi.  

"Saya ingin menyampaikan, kenapa sih ibu kota harus pindah? Negara kita ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau," katanya.  

"PDB kita 58 persen ada di pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau tuh kesini, magnet seluruh kota itu semua ke Jakarta, yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Ini lah kenapa kepindahan ibu kota sudah digagas sejak lama," sambung Jokowi. 

Jokowi mengatakan, pada era pemerintahan Soekarno pemindahan ibu kota sudah digagas. Namun, gagasan tersebut tidak berlanjut lantaran ada pergolakan politik.  

"Tahun 1957 bung Karno pernah punya keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan," katanya. 

Di era Soeharto pun demikian. Sehingga kata Jokowi, pemindahan ibu kota negara sudah melalui kajian matang. 

"Pak Harto juga punya gagasan mindahkan ibu kota, tapi bergeser dikit ke Jonggol di Jawa Barat. Sehingga kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur ekonomi dan juga keadilan sosial," jelas Jokowi.