UU Perlindungan Koala di Australia Malah Memicu Konflik Politik

JAKARTA - Kebijakan perlindungan koala di Australia memicu krisis politik di negara bagian terpadat negri, New South Wales. Salah satu partai dalam koalisi mengancam tinggalkan aliansi. Mereka memandang kebijakan itu menentang hak petani.

Melansir Reuters, Jumat, 11 September, keadaan memanas sehari sebelumnya, ketika Partai Nationals New South Wales menyatakan keberatan dengan larangan pembukaan lahan di habitat yang dianggap penting untuk koala. Undang-undang tersebut diberlakukan pada Desember 2019, di tengah kebakaran hutan yang ganas dan menewaskan ribuan hewan.

Anggota Partai Nationals yang berfokus pada kehidupan pedesaan, yang memegang kekuasaan bersama Partai Liberal, berencana membatalkan undang-undang larangan pembukaan lahan tersebut. Mereka mengatakan undang-undang tersebut mencabut hak petani untuk mengelola tanah mereka sendiri.

Anggota Liberal, mitra koalisi yang lebih besar, berpegang teguh pada hukum. Mereka mendorong Partai Nationals untuk mengatakan mereka akan mundur dari kementerian secara massal. Tentunya hal tersebut merupakan langkah yang membuat negara bagian berpenduduk 7,5 juta orang dalam kekacauan ketika negara itu bergulat dengan pandemi COVID-19.

Namun, pemimpin dan Wakil Perdana Menteri Negara John Barilaro mengatakan Partai Nationals akan tetap dalam peran mereka. Hal tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Negara Gladys Berejiklian meyakinkannya bahwa undang-undang tersebut akan menjadi agenda pembicaraan pada rapat kabinet di masa depan.

"Kami telah membuat kompromi tentang kapan, dia membuat kompromi tentang hal itu menjadi item agenda," kata Barilaro kepada wartawan.

Berejiklian mengatakan dalam pernyataan bersama dengan Barilaro bahwa "Koalisi Liberal dan Nationlas NSW tetap ada", termasuk "komitmen untuk mendukung konvensi dan proses kabinet". Partai Nationals memegang 13 kursi di majelis rendah NSW sementara Partai Liberal memegang 35 kursi, memberikan koalisi mayoritas di majelis 93 anggota.

Sebelumnya terdapat laporan bahwa Koala akan punah sebelum 2050 di NSW kecuali ada intervensi pemerintah yang mendesak untuk mencegah hilangnya habitat. Hilangnya habitat menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup koala di New South Wales, namun sayangnya penebangan dan pembukaan habitat terus berlanjut.

Laporan tersebut juga mengatakan hilangnya habitat ini telah diperparah oleh kebakaran hutan yang terjadi selama 2019-2020, dengan sekitar 24% habitat koala di lahan publik terpengaruh. Di beberapa daerah, sebanyak 81% habitat koala telah terbakar. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa perubahan iklim memperburuk ancaman terhadap spesies seperti kekeringan dan kebakaran.

“Mengingat skala kerugian akibat kebakaran pada banyak populasi lokal yang signifikan, pihak komite yakin koala akan punah di New South Wales jauh sebelum 2050 dan intervensi pemerintah yang mendesak diperlukan untuk melindungi habitat mereka dan mengatasi semua ancaman lainnya kelangsungan hidup mereka yang berkelanjutan," kata laporan itu.