Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat, PAN: Debat Cebong-Kadrun Harus Diganti Adu Gagasan
ILUSTRASI DOK VOI

Bagikan:

JAKARTA - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons positif kenaikan skor indeks demokrasi Indonesia dari posisi 64 ke 52 berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU).

Eddy menilai, dua tahun menjelang Pemilu 2024 adalah momentum terbaik untuk meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus menghapus narasi-narasi politik identitas. Di mana Indonesia sempat mengalami keterbelahan di masyarakat akibat pemilu.

Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas maka politik harus diisi dengan adu ide, dan gagasan. Bukan sebaliknya, terus saling menyerang dengan narasi politik identitas yang membelah.

"Debat Cebong dan Kadrun di media sosial itu seharusnya diganti dengan adu ide dan gagasan, bukan saling serang di media sosial. PAN percaya politik gagasan adalah kunci demokrasi berkualitas,” ujar Eddy kepada wartawan, Rabu, 16 Februari.

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengajak semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif untuk terus meningkatkan indeks demokrasi Indonesia.

PAN, sambung Eddy, sebagai anak kandung reformasi bertanggung jawab untuk terus merawat kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi.

"Kalau semua pihak berkomitmen yang sama, kami percaya Indeks Demokrasi Indonesia akan terus naik,” katanya.

Diketahui, laporan indeks demokrasi The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Februari menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 negara paling maju dalam kenaikan indeks demokrasi.

Dalam skala nilai dari 0 hingga 10, Indonesia kini berada di peringkat ke-52 dari 167 negara dengan skor 6,71.

Peringkat ini naik dari yang tadinya peringkat ke-64. Namun, Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-39 dengan skor 7,24.

Menurut EIU, Indonesia juga masuk kategori 10 negara yang paling maju capaiannya dalam indeks demokrasi. Adapun 9 negara lainnya adalah Zambia, Qatar, Moldova, India, Republik Demokrasi Kongo (DRC), Montenegro, Guyana, Uruguay, UEA, dan Singapura.