Ali Ngabalin Meradang Jokowi Disamakan Soeharto oleh YLBHI dalam Insiden Wadas: Buka Mata dan Hati, Jangan Fitnah!

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, buka suara soal postingan sebuah gambar yang memuat foto Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Soeharto saling beririsan di akun Instagram Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ia menilai postingan YLBHI yang melihat dalam kasus Wadas dan menyejajarkan Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi sebagai sikap yang sangat tendensius.

Ngabalin meminta, YLBHI untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, yayasan ini harus terjun langsung ke lapangan guna mengetahui fakta yang terjadi.

"Kalau Yayasan itu betul untuk nirlaba dan memperjuangkan kepentingan masyarakat mereka harus turun, supaya mereka tahu," ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin, 14 Februari.

Ngabalin lantas mempertanyakan apakah YLBHI sudah memberikan penilaian pada masa pemerintahan Soeharto sebagai pembanding.

"Seluruhnya jelek atau tidak adakah secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan? Atau suruh buka mata dan hatinya menilai kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi," tegas Ngabalin.

Menurut Ngabalin, seharusnya YLBHI dan pihak terkait yang mendiskreditkan Presiden Jokowi bisa lebih objektif dan jernih dalam berpikir dan menarasikan pemerintahan. Apakah memang Pemerintahan Jokowi memiliki kesamaan dengan pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto. Utamanya menyikapi insiden di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

"Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi dengan Soeharto, dua hal boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak sampai ke lapangan. Karena per hari ini KSP itu tim yang dibentuk Pak Moeldoko itu masih ada di lapangan. Sehingga dia mesti tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Agar Yayasan ini jangan sampai menjadi sumber fitnah!," kata Ngabalin.

Dalam kasus Wadas di Kabupaten Purworejo, Ngabalin menilai, pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Purworejo yang berada di daerahnya dan paling bertanggung jawab terkait kasus Wadas.

"Kalau kasus Wadas dia menyejajarkan Jokowi dan Pak Harto, tanyain dong dia musti cari tahu siapa Bupatinya di sana, di Purworejo itu siapa. Masak sih Bupatinya tidak bisa berfungsi untuk menangani masalah itu. Sedangkan Bupati itu mempunyai otoritas tertinggi di sana," demikian Ngabalin.