JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Soeharto saat orde baru dinilai memiliki persamaan. Hal ini sebagai dampak dari insiden Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
Diketahui, dalam peristiwa pengamanan pembangunan Bendungan Bener, banyak warga yang ditangkap aparat. Aparat kepolisian pun dituding bersikap represif.
Persamaan keduanya makin mencolok saat gambar dengan foto presisi Jokowi dan Soeharto beredar di media sosial.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, sampai buka suara soal postingan sebuah gambar yang memuat foto Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Soeharto saling beririsan di akun Instagram Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Ia menilai postingan YLBHI yang melihat dalam kasus Wadas dan menyejajarkan Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi sebagai sikap yang sangat tendensius.
Ngabalin meminta, YLBHI untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, yayasan ini harus terjun langsung ke lapangan guna mengetahui fakta yang terjadi.
BACA JUGA:
"Kalau Yayasan itu betul untuk nirlaba dan memperjuangkan kepentingan masyarakat mereka harus turun, supaya mereka tahu," ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin, 14 Februari.
Ngabalin lantas mempertanyakan apakah YLBHI sudah memberikan penilaian pada masa pemerintahan Soeharto sebagai pembanding.
"Seluruhnya jelek atau tidak adakah secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan? Atau suruh buka mata dan hatinya menilai kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi," tegas Ngabalin.
Menurut Ngabalin, seharusnya YLBHI dan pihak terkait yang mendiskreditkan Presiden Jokowi bisa lebih objektif dan jernih dalam berpikir dan menarasikan pemerintahan. Apakah memang Pemerintahan Jokowi memiliki kesamaan dengan pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto. Utamanya menyikapi insiden di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
"Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi dengan Soeharto, dua hal boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak sampai ke lapangan. Karena per hari ini KSP itu tim yang dibentuk Pak Moeldoko itu masih ada di lapangan. Sehingga dia mesti tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Agar Yayasan ini jangan sampai menjadi sumber fitnah!," kata Ngabalin.
Tak berapa lama, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur pun menanggapi sindiran Ngabalin yang meminta pihaknya untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Khususnya, terkait insiden Wadas sampai-sampai menyamakan pemerintahan Jokowi dan dengan era Soeharto.
Isnur menegaskan, YLBHI bersama LBH Yogyakarta sudah lama melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas , Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Sehingga, pihaknya bisa melihat kasus Wadas secara utuh.
"Justru karena YLBHI-LBH Yogyakarta yang mendampingi selama ini, jadi kami bisa menilai secara utuh," ujar Isnur saat dikonfirmasi, Senin, 14 Februari.
Bahkan kata Isnur, Staf KSP juga melalui YLBHI untuk melihat peristiwa di Wadas. "Kan kemarin Staf KSP masuk ke sana setelah sekian hari kejadian kontaknya lewat kami dan kami izinkan," ungkapnya.
Meski ada peran penting Bupati Purworejo dalam polemik kasus di Desa Wadas, menurut YLBHI, pemerintah pusat tidak bisa berpangku tangan. "Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing. Karena pemenuhan, penghormatan, dan penegakkan HAM adalah tanggung jawab negara dan khususnya pemerintah," katanya.
"Yang jelas Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan adalah yang paling bertanggung jawab terhadap HAM sesuai konstitusi," tambah Isnur.
Lantas apa kata oposisi dan koalisi soal kesamaan pemerintahan Jokowi dan Soeharto?
Oposisi: Wadas Adalah Bukti Nyata
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap wajar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) disejajarkan dengan Presiden RI Soeharto dengan narasi 10 kesamaan di dua era tersebut. Mardani menyebut 10 kesamaan yang dibeberkan memiliki dasar.
"YLBHI punya data. Jadi penyamaan itu wajar dan boleh. Sekilas saya baca 10 kesamaan itu punya dasar," kata Mardani saat dihubungi, Senin, 14 Februari.
Mardani lantas membeberkan sejumlah alasan kenapa 10 kesamaan itu punya dasar. Dia menyebut Jokowi dan Soeharto sama-sama suka infrastruktur.
"Keduanya suka infrastruktur, terlihat nyata," ucapnya.
Kemudian, anggota Komisi II DPR RI ini menyinggung kasus Wadas yang terjadi beberapa hari lalu yang menurutnya juga menjadi bukti. Selain itu, dia juga menyinggung soal kebijakan yang banyak ditolak publik seperti UU Cipta Kerja.
"Kasus Wadas bisa menjadi bukti perencanaan risiko jadi catatan. Poin 5, orientasi legal tapi banyak ditolak publik seperti UU Cipta Kerja contohnya," paparnya.
Namun demikian, menurut politikus PKS ini pemerintahan Jokowi tidak perlu bereaksi berlebihan terkait postingan tersebut. Pemerintah, kata dia, hanya perlu menjawab dengan bukti jika hal tersebut dirasa salah.
"Tinggal dijawab dengan bukti dan fakta sebaliknya jika tidak dirasa benar. Usul saya, anggap saja ini bagian masukan bagi mereka yang ingin Pak Jokowi tidak jatuh karena banyak pemujanya," tutur Mardani.
"Cukup dengan kerja nyata dan ikut masukan masyarakat khususnya aktivis. Itu biar publik yang menilai," imbuhnya.
Beda, Koalisi Sebut Jokowi vs Soeharto Bagai Langit dan Bumi
Ketua DPP PKB Daniel Johan tidak setuju foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) disejajarkan dengan Presiden RI ke-2 Soeharto dengan menyertakan kesamaan era keduanya oleh YLBHI. Daniel menilai keduanya tidak sama, bagai langit dan bumi.
"Ya, beda lah, bagai bumi dan langit," kata Daniel kepada wartawan, Senin, 14 Februari.
Daniel mengatakan semua hal serba dikendalikan pada saat kepemimpinan era Soeharto. Sedangkan di era Jokowi kini, kata Daniel, demokrasi berjalan bahkan cenderung liberal.
"Pemerintahan Jokowi ini berada di era demokrasi bahkan cenderung liberal, sementara di masa Soeharto semua serba terkendali, tidak ada yang berani berbeda," katanya.
"Di kepemimpinan Jokowi memang banyak fokus ke arah pembangunan infrastruktur tetapi gebrakan-gebrakannya cukup membawa dampak positif terhadap cara pandang negara lain terhadap Indonesia. Mulai dari membenahi pelayanan publik, proses perizinan yang panjang dibuat menjadi lebih sederhana, kemudian membangun daerah-daerah pinggir yang selama ini kurang mendapat perhatian," lanjutnya.
Daniel juga menyinggung kebebasan berpendapat yang menurutnya berbeda dulu dan kini. Dia mengatakan Jokowi saat ini selalu menerima kritik, sedangkan di era Soeharto tidak ada pihak yang berani mengkritik.
"Kemudian, pada era Jokowi kebebasan sangat lah terbuka, siapa saja bisa mengkritik pemerintah, kalau dulu mana ada yang berani mengkritik," katanya.
Sebelumnya, foto Jokowi yang disejajarkan dengan Soeharto itu diunggah oleh akun Instagram Fraksi Rakyat Indonesia. Kemudian diunggah ulang oleh YLBHI.
Akun YLBHI dan Fraksi Rakyat Indonesia sama-sama memberikan keterangan pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru atau Orba.
Berikut ini 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba versi Fraksi Rakyat Indonesia:
- Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
- Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis.
- Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.
- Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah.
- Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
- Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan & perusakan lingkungan.
- Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko.
- Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh.
- Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap.
- Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.
