Belum Tentukan Sikap, PKS Akui Berpengalaman 10 Tahun Oposisi Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku memiliki pengalaman sebagai oposisi saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini terkait wacana PKS menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka . Sementara itu, pada pemerintahan SBY, PKS tergabung dalam koalisi.

"PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kita lihat dinamikanya," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 29 April.

Anggota Komisi I DPR itu menyebutkan pilihan menjadi koalisi atau oposisi setelah pilpres hanyalah persoalan teknis.

PKS, menurut Jazuli, tidak pernah membatasi diri setelah Pilpres 2024 dihelat. Sebaliknya, konsisten mendorong kerja sama dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

"Kita tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapa pun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama. Kompetisi itu saat pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," tuturnya.

Jazuli menuturkan, sikap resmi PKS untuk menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tetapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ungkapnya.

Meski demikian, Jazuli masih enggan membeberkan terkait waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Syura dan DPTP sehingga meminta publik untuk menunggu pengumuman sikap resmi PKS.

"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," katanya.