Anggota DPR Dapil Wadas Ingatkan Polisi Kalau Jokowi Tidak Suka dengan Sikap Represif

JAKARTA - Anggota Fraksi PKB DPR RI Abdul Kadir Karding mengomentari kisruh yang terjadi antara aparat keamanan dan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

Legislator Dapil Jawa Tengah VI yang meliputi Wadas, Purworejo itu berharap harusnya kepolisian bisa menjabarkan dan menerjemahkan dengan cerdas setiap perintah Presiden Joko Widodo terutama dalam mengawal pembangunan infrastruktur.

"Salah satu acuannya adalah Presiden Jokowi pernah mengkritik kepolisian yang terlalu over reaktif dalam merespons kritik masyarakat kepadanya. Seperti dalam kasus mural maupun demonstrasi saat ia melakukan kunjungan kerja ke masyarakat," ujar Karding kepada wartawan, Jumat, 11 Februari.

Politikus PKB itu menekankan, dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis yang juga berlaku di kasus Wadas. Diketahui, pengawalan polisi dilakukan dalam rangka pengamanan pembangunan Bendungan Bener.

"Karena yang saya tahu, Presiden Jokowi sangat gencar mendorong pembangunan infrastruktur. Namun beliau bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif," katanya.

Menurut Karding, aparat kepolisian perlu menyadari pentingnya pendekatan humanis dan profesional di lapangan.

"Ini penting dalam upaya memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat. Sehingga, apa pun alasan dan dinamika lapangan, polisi perlu menahan diri dan melakukan pendekatan yang humanis sesuai protap yang ada," jelasnya.

Karding menuturkan, Bendungan Benar adalah proyek strategis yang memberi manfaat terhadap masyarakat di bidang irigasi pertanian dan transpor. Dari data yang ia terima, setidaknya suplai air untuk lahan sawah beririgasi sekitar 13.589 Ha daerah irigasi eksisting dan 1.110 Ha daerah irigasi baru.

"Bendungan Benar juga bisa jadi sumber pemenuhan air baku untuk masyarakat sekitar 1.500 liter per detik. Dan terutama bisa mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo," pungkasnya.