JAKARTA - Sikap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait pengepungan warga Desa Wadas oleh aparat hukum dengan senjata lengkap disayangkan sebagian pihak. Pasalnya, Ganjar tidak tegas melindungi rakyatnya dari ketakutan dan malah meminta maaf atas peristiwa yang terjadi di desa tersebut.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai sebagai gubernur, Ganjar seharusnya tidak membiarkan warganya dikepung aparat hukum dengan senjata lengkap. Sebab, warga Desa Wadas bukan rakyat yang melakukan tindak pidana yang membahayakan keamanan.
"Warga Desa Wadas hanya mempertahankan hak kepemilikan tanahnya untuk kelangsungan hidup keluarganya," ujar Jamiluddin di Jakarta, Rabu, 9 Februari.
Menurut Jamiluddin, dalam kondisi seperti itu seharusnya warga mendapat perlindungan dari pemimpinnya. Sayangnya, Ganjar sebagai gubernur tidak melakukan hal itu.
"Ganjar justru tidak ngemong dan melindungi rakyatnya saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan hajat hidupnya. Keberpihakan Ganjar kepada rakyat sama sekali tak terlihat," katanya.
Jamiluddin menilai, sikap Ganjar tersebut menghapus semua pencitraan dirinya selama ini. Ganjar yang dikesankan sosok yang dekat dan peduli rakyat tak terbukti sama sekali.
"Masyarakat dipertontonkan sosok Ganjar sebenarnya. Kepemimpinan Ganjar yang lemah justru terlihat menonjol dalam kasus warga Desa Wadas," katamu.
Dengan sosok Ganjar seperti itu, Jamiluddin memperkirakan akan mengubah persepsi masyarakat terhadap kader PDIP itu. Masyarakat akan menilai Ganjar bukan sosok ideal untuk memimpin Indonesia.
"Jadi, kasus warga Desa Wadas berpeluang besar menggerus elektabilitas Ganjar. Partai politik, termasuk PDIP, juga akan berpikir panjang untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2014," ucapnya.
Menurut Jamiluddin, justru rival separtainya yakni Puan Maharani bakal memetik keuntungan dari sikap Ganjar terkait insiden Wadas.
"Puan Maharani tampaknya diuntungkan dengan adanya kasus tersebut. PDIP tampaknya akan semakin mantap untuk mengusungnya pada Pilpres 2024," demikian Jamiluddin.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai bukan hanya Ganjar Pranowo, sikap represif pemerintah yang mengerahkan aparat kepolisian saat akan melakukan pengukuran tanah untuk tambang Andesit juga berdampak pada PDIP.
Menurut Dedi, PDIP saat ini ada dalam posisi dilematis sebab secara elektoral PDIP di Jawa Tengah sangat kuat. Di saat yang bersamaan, kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tidak begitu mempengaruhi reputasi Ganjar.
Dedi menganalisa, kejadian kekerasan Wadas, menjadi indikasi bahwa Ganjar tetaplah penguasa yang lebih dekat dengan korporasi dibanding dengan warganya.
Meski demikian, Dedi melihat atas tindakan pemerintah kepada warga Wadas akan membuat Ganjar menerima konsekuensi politik.
"Ganjar akan menerima konsekuensi politiknya, di antaranya kesulitan menambah kuantitas loyalisnya. Terutama di kalangan pemilih kelas menengah yang membela hak publik di Wadas ini," ujar Dedi, Kamis, 10 Februari.
Menurut Dedi, sebagai partai terkuat di Jawa Tengah, PDIP juga harus segera menyelamatkan reputasi politiknya. Salah satu caranya, bisa saja PDIP tidak akan menggadang Ganjar masuk dalam bursa calon presiden.
"PDIP sendiri tentu harus menyelamatkan reputasi Parpol, semisal tidak lagi menggadang Ganjar sebagai kader yang masuk dalam bursa Capres," demikian kata Dedi.
Senada, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengatakan peristiwa tersebut diprediksi akan menggerus suara PDIP pada Pilpres 2024 nanti.
Sebagai antisipasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disarankan untuk bersikap tegas kepada Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang juga kader partai banteng moncong putih.
Saiful mengingatkan, Jawa Tengah merupakan lumbung suara PDIP. Namun, dengan adanya peristiwa Wadas, bisa jadi akan menggerus suara PDIP tidak hanya di Jateng, namun pada sebagian besar suara nasional pada umumnya.
"Karena dengan adanya peristiwa Wadas sangat merugikan PDIP, apalagi beritanya sangat massif. Saya kira sudah saatnya Megawati bersikap tegas kepada Ganjar Pranowo sebagai Gubernur yang berasal dari PDIP," kata Saiful, Kamis, 10 Februari.
Sebab jika tidak, lanjut Saiful, aset suara besar PDIP di Jateng bisa terus tergerus dengan adanya peristiwa mengenai Wadas tersebut.
"Tentu PDIP mesti hati-hati menyikapi adanya berbagai informasi mengenai Wadas, karena kalau tidak, bukan tidak mungkin maka suara PDIP menjadi taruhannya, untuk itu mesti ada ketegasan Ketua Umum PDIP untuk menyikapi semua ini," demikian Saiful Anam.