Bagikan:

JAKARTA - Debat keempat Pilpres 2024 khusus calon wakil presiden (cawapres) akan digelar pada 21 Januari mendatang. Tema debat bakal meliputi energi, SDA, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku dalam momen debat tersebut dirinya ingin konflik agraria di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), dibahas.

"Sebaiknya (kasus Wadas) dibahas," kata Ganjar ditemui di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Januari.

Ganjar kerap disalahkan dari konflik antara warga Wadas dengan aparat dan pemerintah karena terjadi saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Namun, Ganjar menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Bener di Wadas yang ditentang warga merupakan proyek strategis nasional (PSN) pemerintah pusat. Meskipun, Pemprov Jawa Tengah memiliki tugas untuk memfasilitasi pembebasan lahan warga oleh pemerintah pusat.

"Meskipun itu bukan program Pemprov, Wadas yang itu saya selesaikan, itu PSN. Kami dilatih bertanggungjawab, ya, dan selesai. Insyaallah selesai," ungkap Ganjar.

"BPN (Badan Pertanahan Nasional) membantu BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak) menyiapkan dananya, nah kami menyelesaikan itu dengan baik," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ganjar menguraikan cara yang akan ia lakukan jika terpilih sebagai Presiden 2024 dalam menjalankan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada masyarakat.

Dalam setiap perencanaan pembangunan, Ganjar menegaskan pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah dan mencari jalan tengah atas potensi masalah yang akan terjadi.

Cara ini diyakini Ganjar tak akan mengakibatkan kasus Wadas kembali terulang. Di mana, kasus tersebut menimbulkan bentrokan dan bahkan membuat sejumlah warga ditangkap oleh aparat. Warga juga menerima kekerasan dari bentrokan yang kerap terjadi.

"Ketika musrenbang, ketika merencanakan pembangunan yang kira-kira akan berdampak di desa, libatkanlah mereka. Saya punya tradisi, ketika musrenbang pasti ada tiga yang kita libatkan. Satu, kelompok perempuan. Dua, penyandang disabilitas. Tiga, anak-anak," tandasnya.