JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik langkah istana yang menganggarkan Rp8,3 miliar untuk pengadaan mobil baru. Partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu menilai, anggaran tersebut sangat memberatkan keuangan negara.
Terlebih saat ini Indonesia tengah berjuang menghadapi gelombang ketiga COVID-19. "Ada banyak cara untuk melaksanakan tupoksi tanpa harus memberatkan keuangan negara," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa, 8 Februari.
Menurut Mardani, pemerintah seharusnya lebih cerdas menyiasati keuangan negara. Daripada sibuk beli kendaraan baru, kata dia, lebih baik fokus tangani pandemi.
"Sekarang eranya tidak memiliki kendaraan. Bisa sewa atau yang lain. Pemerintah perlu cerdas menyiasati kondisi keuangan negara. Fokus ke penanganan pandemi," tegasnya.
Anggota Komisi II DPR itu pun meminta pemerintah dan pejabat negara lainnya untuk lebih memiliki rasa kepekaan sosial.
BACA JUGA:
"Seharusnya para pejabat publik khususnya presiden dan para pembantunya lebih meningkatkan sense of crisis," pungkas Mardani.
Diberitakan, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta Kementerian Sekretariat Negara menganggarkan Rp 8,3 miliar untuk pengadaan mobil baru menggunakan APBN 2022.
Dilihat dari situs LPSE Kementerian Keuangan, kode tender ini bernomor 35735011 dengan nama tender Pengadaan Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022.
Tanggal pembuatan tender tertulis 7 Januari 2022 dengan tahap tender saat ini sudah selesai. Tender digelar untuk Kementerian Sekretariat Negara satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 8.357.765.500 (Rp 8,35 miliar). Nilai HPS paket Rp 8.315.976.200 (Rp 8,31 miliar)," tulis situs tersebut.