Pakar Minta Jokowi Segera Tarik ‘Rem Darurat di Tengah Lonjakan COVID-19 karena Omicron

BANARMASIN - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqinmenyarankan pemerintah segera menarik "rem darurat" karena adanya lonjakan kasus COVID-19 terutama akibat penyebaran varian Omicron.

"Kita sudah diambang ancaman gelombang ketiga, maka segera lakukan pengetatan kembali mobilitas masyarakat," kata Muttaqin di Banjarmasin dikutip Antara, Sabtu, 5 Februari.

Seperti di Kalimantan Selatan, ungkap dia, situasi kini mencemaskan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, pada Sabtu ini jumlah warga yang dikonfirmasi COVID-19 bertambah sebanyak 250 kasus.

Pertambahan kasus tersebut naik sebanyak 1,6 kali lipat dari kasus pada Kamis, 3 Februari, dan 22,5 kali lipat dari kasus 10 hari sebelumnya yaitu 11 kasus konfirmasi. Sehingga per tanggal 5 Februari 2022 sudah ada 979 pasien dalam perawatan.

Menurut Muttaqin, ada tiga faktor penyebab lonjakan kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan dalam satu minggu terakhir.

Pertama, tren kenaikan imbas dari ledakan kasus COVID-19 yang terjadi di tingkat nasional sebagai akibat masuk dan menyebarnya varian Omicron di mana titik episentrumanya Jakarta.

Sebagai ibu kota negara, kata dia, Jakarta jadi pusat kegiatan ekonomi dan mobilitas nasional, sehingga ledakan COVID-19 yang terjadi kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan.

Kedua, pelonggaran yang telah dilakukan dan dimulainya pembelajaran tatap muka mendorong lonjakan mobilitas penduduk.

Muttaqin merujuk data Google, rata-rata perubahan mobilitas penduduk Kalimantan Selatan di tempat kerja pada bulan Januari 2022 meningkat 8,5 persen dibandingkan Desember 2021.

Kemudian mobilitas taman dan ruang publik juga meningkat rata-rata 3,1 persen. Sedangkan transportasi naik 1,8 persen. Adapun mobilitas ritel dan rekreasi turun 3,2 persen dan toko bahan pangan juga turun 2,2 persen.

Ketiga euforia pelonggaran kegiatan sosial ekonomi dan kemasyarakatan mendorong semakin lemahnya kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan dan kurangnya edukasi untuk meningkatkannya.

Ditegaskan Muttaqin, jika pemerintah daerah terlambat melakukan langkah-langkah mitigasi, maka potensi transmisi COVID-19 akan semakin cepat dan masif.

Begitu pula penyebarannya akan semakin meluas dari pusat ke daerah, dari Banjarmasin ke berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan.

"Pilihan ini memang tidak mudah dan menyebabkan kerugian sosial ekonomi masyarakat. Tetapi kita tidak punya pilihan lebih baik selain menyelamatkan nyawa dan kesehatan rakyat," katanya.