Kasus COVID-19 Kembali Meningkat, Pemerintah Harus Cegah Penyebaran Omicron Sebelum Tak Terkendali
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (ANTARA/Firman)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan pencegahan dengan maksimal penyebaran COVID-19 varian Omicron sebelum penularannya tidak terkendali. Sebab, varian ini punya tingkat penyebaran yang tinggi.

"Pemerintah harus memperlambat laju penyebaran varian Omicron ini dengan pengendalian mobilitas penduduk dan penguatan kedisiplinan protokol kesehatan yang kini semakin kendor," kata Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin di Banjarmasin, dilansir Antara, Jumat, 28 Januari.

Lonjakan COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir sangat mengkhawatirkan. Perkembangan angka kasus konfirmasi harian yang meningkat dalam waktu cepat mengindikasikan kecepatan transmisi varian Omicron.

Dia merujuk data Kementerian Kesehatan dalam dua hari terakhir, kasus konfirmasi harian meningkat 1,7 kali lipat menjadi 8.077 orang. Kasus konfirmasi selama 1-27 Januari ini juga sudah mencapai 7,4 kali lipat jumlah kasus di bulan Desember 2021.

Menurut dia, pengendalian mobilitas penduduk perlu dilakukan tanpa harus menunggu asesmen situasi COVID-19 telah berada di PPKM level 3 dan 4. Begitu pula pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) perlu ditinjau ulang.

"Sebab yang kita perlukan sekarang tindakan mitigasi yaitu mencegah penyebaran varian Omicron sebelum penularannya menjadi tidak terkendali," katanya.

Di sisi lain, Muttaqin menyesalkan laju vaksinasi mengalami pelambatan. Jika kecepatan vaksinasi nasional di bulan Desember 2021 rata-rata mencapai 804 ribu suntikan per hari untuk dosis 1 dan 542 ribu suntikan untuk dosis 2, maka pada bulan Januari 2022 turun menjadi 611 ribu suntikan dosis 1 dan 406 ribu suntikan dosis 2.


Data vaksinasi per 25 Januari 2022 menunjukkan realisasi vaksinasi dosis lengkap untuk lansia mencapai 47 persen dari target. Sehingga ada lebih dari 6 juta lansia yang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali dan sekitar 5,4 juta lansia baru satu kali menerima suntikan vaksin.

"Risiko lansia semakin tinggi karena banyak di antara mereka yang memiliki komorbid," ujarnya.

Sementara masih berlangsungnya PTM di seluruh wilayah Indonesia, kata dia, meningkatkan risiko pada anak-anak. Jumlah peserta didik Sekolah Dasar (SD) semester ini sekitar 18,3 juta murid.

Sedangkan vaksinasi dosis 1 sebanyak 14,2 juta anak dan vaksinasi lengkap anak-anak baru mencapai 2 juta orang.

"Hitungan kasarnya baru 11 persen murid SD yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Ini cukup rawan jadi ancaman penularan COVID-19 yang dibawa anak-anak sebagai carrier atau pembawa," ucapnya.*