JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan lembaganya akan ikut mengawal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikan Firli saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada hari ini atau Rabu, 26 Januari.
"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan," kata Firli dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Firli mengatakan lembaganya akan melakukan pengawasan melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. "Kami pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," tegasnya.
Pengawasan semacam ini, sambung Firli, sudah sering dilakukan. Bahkan, pada 2021 sudah 28 kajian yang dikeluarkan lembaganya termasuk kajian yang berkaitan penanganan COVID-19.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Panggilan untuk Edy Mulyadi, Diperiksa Penyidik Bareskrim Jumat 28 Januari
26 Januari 2022, 14:29
Sebagai informasi, pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pemindahan ditargetkan bisa dimulai pada 2024 mendatang.
Nantinya, Ibu Kota yang disepakati bernama Nusantara ini dipimpin oleh Ketua Otorita yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo
