JAKARTA - Perdana Menteri sementara Libya Abdulhamid Dbeibah pada Hari Minggu menyerukan konstitusi untuk dibentuk, sebelum mengadakan pemilihan presiden dan parlemen yang tertunda.
"Sekarang lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan konstitusi yang melindungi negara dan warganya, dan yang mengatur pemilu," ujar Dbeibah melansir France24 dari AFP 24 Januari.
Libya jatuh ke dalam kekerasan bertahun-tahun setelah penggulingan dan pembunuhan 2011, selama pemberontakan yang didukung NATO, terhadap diktator Moamer Kadhafi yang membatalkan konstitusi negara itu pada 1969.
Setelahnya, basis dan administrasi kekuatan saingan muncul di timur dan barat negara itu.
Setelah gencatan senjata penting pada tahun 2020, proses yang dipimpin PBB melihat pemilihan dijadwalkan pada 24 Desember tahun lalu, tetapi ditunda setelah berbulan-bulan ketegangan, termasuk tentang kandidat yang memecah belah dan kerangka hukum yang disengketakan.
Rakyat Libya "menginginkan Pemilu bebas yang menghormati keinginan mereka, bukan perpanjangan krisis dengan transisi baru," terang Dbeibah dalam simposium di ibu kota Tripoli berjudul: 'Konstitusi pertama'.
"Masalah kita hari ini adalah tidak adanya landasan konstitusional atau konstitusi," tukasnya..
Acara tersebut mempertemukan tokoh-tokoh terkenal dari barat Libya termasuk Khaled el-Mechri, yang mengepalai Dewan Tinggi Negara, sebuah badan yang berbasis di Tripoli yang setara dengan senat Libya dan menyaingi Dewan Perwakilan Rakyat, yang berbasis di kota timur Libya, Tobruk.
"Partai-partai tertentu telah memperburuk krisis" dengan undang-undang "yang dibuat khusus" yang mendukung kandidat tertentu daripada yang lain, Dbeibah menuduh, merujuk pada keputusan Ketua DPR Aguila Saleh untuk meratifikasi undang-undang pemilu yang kontroversial September lalu.
Kritikus mengatakan langkah itu melewati proses hukum dan mendukung tawaran sekutu Saleh, Khalifa Haftar yang berbasis di timur. Dbeibah, Saleh dan Haftar semuanya mengajukan nama mereka untuk pemilihan presiden.
BACA JUGA:
Seorang pejabat dari komisi terpilih yang bertugas merancang konstitusi baru, Daou al-Mansouri, mengatakan pada simposium Hari Minggu, badan tersebut pada Juli 2017 telah mengajukan rancangan konstitusi ke DPR.Rancangan itu seharusnya dimasukkan ke dalam referendum, yang tidak pernah diatur.
Untuk diketahui, Saleh mengusulkan pembentukan komisi baru Libya dan ahli asing untuk menyusun rancangan konstitusi baru pada Selasa pekan lalu.
Dia juga menyerukan pembentukan pemerintahan sementara yang baru mengatakan, pada akhir Januari, tanggal "pasti" untuk pemilihan yang ditunda perlu ditetapkan.
Terkait
