Faisal Basri Tuding Pemindahan Ibu Kota Jadi Modus Bagi-bagi Proyek
ILUSTRASI/Penajam Paser Utara/DOK ANTARA

Bagikan:

JAKARTA - Ekonom Faisal Basri menuding ada modus bagi-bagi-bagi proyek dalam rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh kelompok oligarki.

Sebab, kata Faisal, proyek pembangunan di ibu kota negara baru ini tidak dilakukan dengan sistem lelang tender, melainkan menunjuk langsung.

"Ini adalah salah satu modus untuk bagi-bagi konsesi sesuka hati karena nanti di sana tidak ada proses tender. Semua tunjuk langsung. Bahkan, undang-undang belum ada pun sudah bagi-bagi lapak," kata Faisal dalam diskusi virtual pada Youtube Sahabat ICW, Jumat, 21 Januari.

Faisal mencontohkan, pengadaan pemenuhan air bersih di IKN ini bakal dikerjakan oleh Hashim Djojohadikusumo. Hashim merupakan konglomerat yang juga adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Hashim dapat pengadaan perusahaan air minum. Lalu nanti ada juga siapa dapat membangun perkantoran pemerintah, siapa yang mendapat pengadaan pembangunan green energy-nya. macam-macam," ucap Faisal.

Kemudian, Faisal juga menduga proyek pembangunan IKN juga berkaitan dengan berdirinya pabrik semen di Kalimantan Timur. Pabrik ini milik perusahaan asal China, Hongshi Holding Group.

"Hongshi Holding ini akan menego pengadaan semen untuk pembangunan ibu kota, 'dari sini dong (pengadaannya), kan ongkosnya lebih murah'. Jadi, prosesnya sudah mulai bagi-bagi," tutur dia.

Terlebih, kata Faisal, pengerjaan pembangunan ibu kota baru akan dikebut, setidaknya sebelum masa jabatan Jokowi berakhir di tahun 2024. Ia menduga hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pembagian proyek yang sudah direncanakan.

"Ini kata Ketua Bappenas, ya. Paling tidak, Pak Jokowi memimpin upacara kemerdekaan Indonesia di Istana (di ibu kota baru) pada 2024. Jadi, dikebut," ungkap Faisal.

"Kalau kita analisis, sebelum 2024 itu pembagiannya sudah harus dilakukan. Siapa dapat apanya sudah harus dilakukan, mengantisipasi Pak Jokowi yang jabatannya tidak bisa diperpanjang. Maka, harus selesai nih di era Pak Jokowi supaya pembagian (proyeknya) pasti," lanjutnya.