JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan adiknya Hasyim Djojohadikusumo tidak punya kepentingan pribadi dari pelaksanaan proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Tidak benar jika Pak Prabowo atau adiknya punya interest pribadi atas keputusan kepindahan ibukota," ujar Jurubicara Partai Gerindra Habiburokhman, Senin, 24 Januari.
Habiburokhman menegaskan, pemindahan ibukota merupakan keputusan eksekutif yang disetujui legislatif.
Lagipula, kata Anggota Komisi III DPR RI itu, Kementerian Pertahanan juga bukan sebagai pelaksana. Sehingga Prabowo yang menjadi menteri di kementerian tersebut tidak berkepentingan apapun.
"Kemenhan juga bukan leading sector," demikian Habiburokhman.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Di awal, Faisal membicarakan sistem pemerintahan ibu kota negara (IKN) yang akan dipimpin oleh otorita.
"Mengapa otorita, karena pemerintah ingin melakukan pembangunan ini dengan ugal-ugalan," ucap Faisal.
Lebih lanjut Faisal bicara tentang pemerintah yang sudah bagi-bagi 'rezeki'. Ekonom Universitas Indonesia itu menyinggung sejumlah sosok yang disebut terlibat proyek besar ibu kota baru.
Yang pertama disebutkan adalah politikus Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Ia dikatakan oleh Faisal dapat 'rezeki' pengadaan air bersih di ibu kota baru.
"Semua nanti ditunjuk langsung, bahkan sudah ada yang ditunjuk, misalnya Hashim Djojohadikusumo memperoleh rezeki dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada sudah dibagi, apalagi undang-undangnya sudah ada," pungkas Faisal.
Sementara itu, kakak Hashim, Prabowo Subianto, dan pengusaha Sukanto Tanoto adalah pihak yang disebut mengelola lahan ibu kota baru. "Kita tahu lahannya dikelola oleh Prabowo dan Sukanto Tanoto. Kita tidak tahu bagaimana perundingannya," tegas ekonom kelahiran Bandung, 6 November 1959, itu.
Terkait
