Bantahan Adik Prabowo Dapat 'Rezeki' dari Proyek IKN untuk Modal Pilpres, Hingga Sebut Kebetulan

JAKARTA - CEO Arsari Group Hashim Djojohadikusumo membantah tudingan mendapat 'rezeki' proyek di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kalimantan Timur. Hashim menyebut tudingan itu hanya sebatas fitnah.

"Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki, seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah, dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019, ini isu yang beredar," kata Hashim dalam konferensi pers virtual, Selasa, 8 Februari.

Hashim juga membantah bahwa proyek-proyek yang ditanganinya bukan untuk modal Pilpres 2024.

"Saya sampaikan bahwa proyek-proyek yang saya tangani itu swasta semuanya, tidak ada APBN. Berarti saya tidak bisa curi uang untuk mendanai pilpres," tegas Hashim.

Menurutnya, kabar soal proyek-proyek di Kalimantan Timur untuk mendanai Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2024 adalah berita sampah.

"Saya kira ini berita sampah, saya anggap sampah. Kecuali kalau kawan-kawan mau sumbang ke kampanye Pak Prabowo, silakan. Kami buka kesempatan," ucapnya.

Hashim menegaskan, proyek-proyek yang dijalankan sebisa mungkin didanai dari pihak swasta sejalan dengan apa yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dari Pak Jokowi dan menteri sudah tegaskan, sedapat mungkin dana untuk proyek ini dari swasta dan investasi swasta. APBN itu diminimalisir, sedapat mungkin diperkecil peranan dari APBN," katanya.

Hashim menyebut proyek yang ia jalankan di Kaltim hanya 'kebetulan' karena punya lahan di Balikpapan. Dia menjelaskan bahwa Arsari Grup sudah memiliki lahan di Balikpapan sejak tahun 2007. 

Saat itu, Hashim memutuskan untuk membeli suatu perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) cukup besar seluas 266 ribu hektare dan tanah yang luasnya kurang lebih sejumlah 450 hektar.

"Kemudian 2013 saya melepaskan ke masyarakat dan Pemda setempat sejumlah 93 ribu hektar. Saya melepaskan ke masyarakat tanpa mendapat kompensasi apapun, itu tahun 2013," ucapnya. 

Sebelumnya, tudingan bahwa adik Prabowo Subianto kecipratan proyek IKN ini dilontarkan oleh Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri. Dia sempat bicara tentang pemerintah yang sudah bagi-bagi 'rezeki' terkait pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Ekonom Universitas Indonesia itu menyinggung sejumlah sosok yang disebut terlibat proyek besar ibu kota baru.

Yang pertama disebutkan adalah politikus Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Ia dikatakan oleh Faisal dapat 'rezeki' pengadaan air bersih di ibu kota baru. 

"Semua nanti ditunjuk langsung, bahkan sudah ada yang ditunjuk, misalnya Hashim Djojohadikusumo memperoleh rezeki dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada sudah dibagi, apalagi undang-undangnya sudah ada," kata Faisal.

Sementara itu, kakak Hashim, Prabowo Subianto, dan pengusaha Sukanto Tanoto adalah pihak yang disebut mengelola lahan ibu kota baru. "Kita tahu lahannya dikelola oleh Prabowo dan Sukanto Tanoto. Kita tidak tahu bagaimana perundingannya," tegas ekonom kelahiran Bandung, 6 November 1959, itu.

Tak sampai di situ, nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga tak ketinggalan. "Kemudian ada lagi lubang-lubang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Pandjaitan, dianggap sudah tidak ada tuh. Harusnya kan diaudit dulu kerusakan lingkungannya berapa. Nah, ini jadinya ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga," pungkas Faisal.