JAKARTA - Ekonom Senior Indef Faisal Basri meyakini Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal melanjutkan proyek mega besar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Namun, Faisal menduga Prabowo tidak akan berkeinginan keras atau ambisius seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun ibu kota baru.
Menurutnya, Prabowo kemungkinan besar bakal menata ulang pembangunan IKN. "(IKN) akan lanjut, tapi sizenya dikurangi. Saya punya confident tinggi Pak Prabowo akan melanjutkan (proyek) ibu kota (IKN) tapi ditata ulang, yang ambisi-ambisinya dikeluarkan," katanya dalam agenda 'Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Jakarta, Rabu, 21 Agustus.
Faisal menilai, Prabowo kemungkinan besar mengandalkan investasi untuk membangun IKN. Sumbernya dari para konglomerat salah satunya seperti Pemilik Agung Sedayu Group yakni, Sugianto Kusuma alias Aguan.
Sebab, anggaran pembangunan IKN diketahui terbatas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, yang jumlahnya hanya Rp143,1 miliar.
"Enggak mungkin dari APBN, makanya kecil (anggaran IKN) di APBN. Diserahkan paling besar ke Aguan, Sinar Mas," ujar Faisal.
Nantinya, sebagai wujud apresiasi atas investasi para konglomerat, Faisal menduga Prabowo bakal memberikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk digarap oleh mereka.
"(Baru Prabowo bilang) 'nanti gue kasih kompensasi PSN'. Dapatnya 10 kali lipat dari ongkos yang dikeluarkan (konglomerat untuk IKN)," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2025 mendatang. Jumlah sebesar itu sudah mencakup rencana kelanjutan pembangunan IKN.
BACA JUGA:
Namun dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, total anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN tahun depan hanya sebesar Rp143,1 miliar. Jumlah ini tergolong sangat kecil mengingat total anggaran untuk infrastruktur RI 2025 nanti lebih dari Rp400 triliun.
Terkait hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, anggaran sebesar Rp143 miliar tadi belum termasuk kebutuhan anggaran dari Otorita IKN dalam membangun kawasan ibu kota baru itu.
Hingga saat ini, Suharso menilai, OIKN belum menyampaikan usulan kebutuhan anggaran mereka. Kondisi inilah yang membuat anggaran untuk keberlanjutan mega proyek IKN terlihat sangat kecil.
"(Rp150 miliar) itu kamarnya saja, room-nya saja. Kan, nanti berdasarkan UU harus diusulkan oleh si (OIKN)," kata Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus.