Anggaran Sumur Resapan 2022 Dicoret DPRD DKI, Anak Buah Anies: Kita Jalan Terus

JAKARTA - Tak ada anggaran pembangunan sumur resapan yang disahkan dalam APBD tahun anggaran 2022. Pemprov DKI sempat mengajukan dalam pembahasan anggaran, namun ditolak oleh DPRD DKI.

Namun, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Dudi Gardesi mengungkapkan,  pihaknya tetap melanjutkan pembuatan sumur resapan di tahun ini.

"Kita mah jalan terus sumur resapan," kata Dudi saat dihubungi, Jumat, 7 Januari.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menuturkan, pembangunan sumur resapan pada tahun ini akan dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga atau swasta dengan sistem pengadaan tender.

"Dikerjakan secara swakelola. Kalau materialnya kan kita beli secara lelang, pengerjaannya ada beberapa satgas kita, dan kita punya alat-alat sendiri yang bisa kita kerjakan," ungkap Dudi.

Selain itu, jika ada pihak ketiga yang mengajukan perizinan pendirian banguan, Pemprov DKI saat ini lebih mengetatkan kewajiban sarana penampung air hujan.

"Setiap ada kegiatan baru, mereka harus ada rekomendasi terkait dengan berapa yang harus mereka tampung terkait air hujan baik swasta maupun perumahan. Dari dulu peraturan itu sudah ada, sekarang lebih ditekankan lah," tutur Dudi.

Diketahui sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal yang diajukan Pemprov DKI dalam APBD DKI tahun anggaran 2022.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, menyebut keputusan ini ditetapkan pada pembahasan terakhir Banggar, dengan sebelumnya anggaran sumur resapan tahun depan diusulkan sebesar Rp120 miliar.

"Di rapat Banggar, kesepakatan terakhir akhirnya (anggaran sumur resapan) dinolkan. Jadinya, sekarang enggak ada kegiatan lagi (yang didanai APBD) untuk sumur resapan," kata Nova kepada wartawan, Kamis, 1 Desember 2021.

Nova menuturkan, penghapusan anggaran sumur resapan di tahun depan ini diputuskan oleh Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Banggar DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena mendapat keluhan dari sejumlah anggota dewan.

Beberapa Anggota DPRD DKI menganggap sumur resapan tak efektif untuk membantu menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Dalam pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah DKI tentang APBD tahun anggaran 2022, 16 November lalu, ada lima fraksi yang meminta sumur resapan dievaluasi.