JAKARTA - Amerika Serikat memantau dengan cermat laporan adanya pasukan penjaga perdamaian dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) pimpinan Rusia, yang dikerahkan ke Kazakhstan. Dan memiliki pertanyaan tentang apakah mereka diundang secara sah ke negara itu, kata Gedung Putih, Kamis.
Kekerasan baru meletus di kota utama Kazakhstan, setelah Rusia mengerahkan pasukan terjun payung untuk memadamkan pemberontakan di seluruh negeri, di salah satu bekas Uni Soviet serta sekutu terdekat Moskow.
Sekretaris Jenderal CSTO mengatakan kepada kantor berita RIA, pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan akan berjumlah sekitar 2.500 dan dapat diperkuat jika perlu.
"Kami memantau dengan cermat laporan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif telah mengirim pasukan penjaga perdamaian kolektifnya ke Kazakhstan," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada konferensi pers, dikutip dari Reuters 7 Januari.
"Kami memiliki pertanyaan tentang sifat permintaan ini dan apakah itu undangan yang sah atau tidak. Kami tidak tahu saat ini," sebut Psaki.
Psaki mengatakan, Washington akan mengawasi setiap pelanggaran hak asasi manusia dan setiap tindakan yang mungkin menjadi predikat untuk penyitaan institusi Kazakhstan.
Sebelumnya Kamis, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara dengan Menteri Luar Negeri Kazakh Mukhtar Tileuberdi mengenai keadaan darurat yang sedang berlangsung di Kazakhstan.
"Menteri menegaskan kembali dukungan penuh Amerika Serikat untuk lembaga konstitusional Kazakhstan, kebebasan media dan mengadvokasi resolusi damai, menghormati hak untuk krisis," terang Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengatakan dalam sebuah pidato kepada rakyatnya, ia telah mengajukan permohonan ke Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia, untuk memerangi apa yang disebutnya 'kelompok teroris' yang telah 'menerima pelatihan ekstensif di luar negeri'.
BACA JUGA:
Diketahui, CSTO sendiri merupakan aliansi yang terdiri dari Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kirgistan dan Tajikistan. Permintaan Kazakhstan pun direspon oleh CSTO.
Sementara, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan yang saat ini menjabat sebagai Ketua CSTO mengatakan di Facebook, aliansi akan mnegirim pasukan penjaga perdamaian kolektif untuk jangka waktu terbatas, untuk menstabilkan dan menormalkan situasi di negara tersebut yang disebabkan oleh gangguan pihak luar," mengutip The National News.