Data Penerima Bansos dan PKH Hangus Terbakar, Dinsos Kendari Akan Akses Lewat Kemensos
Sekretaris Daerah Kota Kendari Nahwa Umar (tengah) didampingi Kepala Dinas Sosial Abdul Rauf (kedua kanan) saat meninjau (ANTARA)

Bagikan:

KENDARI - Dinas Sosial Kota Kendari, Sulawesi Tenggara membuka pelayanan di tenda darurat usai gedung utama kantor tersebut hangus terbakar pada Rabu, 5 Januari kemarin.

Kepala Dinas Sosial Kendari Abdul Rauf mengatakan, pihaknya akan mendirikan tenda darurat di halaman kantor mulai hari ini demi memastikan semua pelayanan tetap berjalan.

"Kita harus menyesuaikan dengan kondisi ini, juga sesuai perintah Pak Wali Kota kita untuk memanfaatkan halaman kantor, kita akan dirikan tenda darurat untuk melayani masyarakat mulai hari ini," kata Rauf di Kendari, Antara, Kamis, 6 Januari.

Rauf mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN setempat agar listrik bisa normal dan memastikan jaringan internet sehingga bisa mengakses data-data pengiriman bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos). 

Akibat kebakaran yang menghanguskan dua gedung di Kantor Dinas Sosial Kendari pada sekitar pukul 18.00 WITA, semua data penerima bantuan sosial hangus terbakar.

Meski hangus terbakar, Rauf memastiakan, data-data penerima bansos dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih bisa didapatkan kembali karena jauh hari sebelumnya telah dikirim ke pusat.

"Saya sudah berkoordinasi dengan PLN untuk memasang listrik secepatnya. Kalau sudah terpasang listrik, kita pasang kembali Wifi, Insyaallah semua akan terkoneksi dengan pusat dan itu akan aecara otomatis data akan muncul semua nama-nama penerima bansos, jadi tidak ada masalah," ujar dia.

Terkait penyebab kebakaran, ia mengaku belum mengetahui karena masih dalam tahap penyelidikan dari kepolisian. Menurutnya, kerugian akibat kejadian tersebut bisa mencapai Rp1 miliar.

"Kalau soal penyebab kebakaran saya belum bisa menjawab, karena tadi juga sudah ada pihak forensik yang langsung datang mengecek," ujar dia.

Sekretaris Daerah Kendari Nahwa Umar mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sambil menginventarisasi jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut.

Nahwa meminta Dinas Sosial agar mendata apa saja yang terbakar, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar diajukan anggaran melalui belanja tak terduga (BTT) untuk pembangunan kembali kantor tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

"Namanya bencana kita mau apa, semuanya sudah terjadi. Pak Kepala Dinsos supaya bersabar dan pelayanan tidak boleh terputus, pelayanan tetap harus jalan kepada masyarakat," kata Nahwa.