Bagikan:

JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, menilai Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum menghapus peredaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Khusunya, dampak ekonomi terhadap masyarakat menengah bawah.

Sebab kata Saleh, masyarakat sedang berjuang untuk memulihkan kondisi ekonomi rumah tangganya di masa pandemi COVID-19. Sehingga, wacana penghapusan Pertalite diharapkan tidak meruntuhkan kembali kondisi ekonomi warga saat ini.

"Jangan sampai masyarakat yang baru bangkit dari pandemi dipersulit dengan kebutuhan untuk membeli BBM yang lebih mahal harganya tanpa subsidi," ujar Saleh di Jakarta, Kamis, 30 Desember. 

Anggota Komisi IX DPR itu mengingatkan, bahwa BBM yang semakin mahal akan berimplikasi pada peningkatan harga-harga di berbagai sektor lainnya, termasuk harga bahan pokok. Tentu kondisi tersebut akan semakin menyusahkan rakyat. 

Untuk itu, kata Saleh, PAN meminta pemerintah menunda penerapan kebijakan penghapusan Pertalite hingga ekonomi masyarakat benar-benar pulih dan stabil.

"PAN menyarankan agar wacana penghapusan Pertalite oleh Pertamina ditunda hingga kondisi perekonomian masyarakat lebih stabil dan meningkat," pungkasnya.

 

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengemukakan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) RON 88 alias Premium.

Nantinya bensin dengan RON 90, yakni Pertalite, bakal menjadi pengganti Premium selama masa transisi. Kendati begitu, Pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi selesai.

Dengan dihapuskannya BBM Pertalite dan Premium, hanya akan ada bensin dengan kadar oktan (Research Octane Number/RON) di atas 91 yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti Pertamax.