PT 20 Persen Dianggap Amputasi Stok Pemimpin, DPD RI: Semoga Keinginan Rakyat Nol Persen Didengar MK

JAKARTA - Anggota DPD RI Jakarta Fahira Idris, menyoroti banyaknya pengajuan uji materi ambang batas pencalonan presiden 20 persen yang ditetapkan oleh Undang-Undang 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dikatakan Fahira menyikapi keinginan masyarakat agar Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diselenggarakan lebih adil, bermartabat dan berkualitas.

Menurutnya, rakyat ingin ada lebih banyak putra-putri terbaik bangsa yang berkompetisi menjadi pemimpin bangsa pada Pilpres 2024.

“Indonesia punya banyak stok pemimpin berkualitas, tetapi diamputasi ambang batas 20 persen," ujar Fahira, Kamis, 30 Januari.

"Kita ini bangsa besar yang banyak memiliki putra-putri terbaik yang cerdas, berintegritas serta mempunyai visi besar bagi kemajuan bangsa ini. Jalan mereka untuk menjadi pemimpin negeri ini harus dibuka seluas-luasnya demi mempercepat kesejahteraan rakyat. Itulah kenapa ambang batas pencalonan nol persen harus kita perjuangkan secara konstitusional,” sambungnya.

BACA JUGA:

| BERITA
Sebut Presidential Threshold Awur-awuran, Ketum Partai Ummat: Kenapa Tidak Bermimpi Amien Rais jadi Presiden?
27 Desember 2021, 18:11
| BERITA
Sekjen PDIP: Presidential Threshold 20 Persen Untuk Pastikan Efektivitas Pemerintahan Pilihan Rakyat
22 Desember 2021, 14:29
| BERITA
Sandiaga Uno Didukung Ijtima Ulama, Gerindra Tegaskan Capres Hanya Prabowo Subianto
21 Desember 2021, 16:38
| BERITA
Wakil Ketua DPR dari Gerindra Tegaskan Revisi UU Pemilu soal Presidential Threshold Sudah Tak Cukup Waktu
20 Desember 2021, 15:26
| BERITA
Anggota DPR RI: Presidential Threshold 0 Persen Berpotensi Hilangkan Keserentakan Pemilu
18 Desember 2021, 23:00

Menurut senator DKI yang ikut ambil bagian mengajukan uji materi presidential threshold ke MK itu, tuntutan luas dari publik adalah agar mekanisme pencalonan presiden di Indonesia didesain lebih efektif dengan meningkatkan kriteria kualitas kandidat.

Salah satunya, kata Fahira, dengan membuka ruang selebar-lebarnya bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden/wakil presidennya masing-masing.

Dikatakannya, ambang batas nol persen akan menutup banyak kelemahan mekanisme pencalonan capres yang saat ini minim suasana kompetitif. Sebab, hanya parpol yang memenuhi syarat tertentu saja yang dapat mengajukan pasangan capres.

"Ambang batas nol persen juga akan mengakhiri situasi demokrasi yang kurang sehat karena rakyat dikondisikan hanya memilih calon yang itu-itu saja. Dengan ambang batas nol persen, diyakini akan membuat demokrasi kita lebih sehat,” kata Fahira.

Fahira menambahkan, hal penting untuk diakomodasi saat ini dan ke depan yakni Hak Asasi Manusia dan kualitas demokrasi. Itu kata dia, adalah gelombang besar keinginan rakyat agar undang-undang pemilu membuka ruang bagi lebih banyak putra/putri terbaik bangsa berkompetisi dalam Pilpres.

“Mudah-mudahan gelombang besar keinginan rakyat ini bisa dilihat, didengar dan diresapi oleh para Hakim MK yang sangat kita hormati. Perjuangan ambang batas nol persen adalah perjuangan perwujudan hak warga negara di bidang politik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat 2, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 konstitusi kita. Semua warga negara punya hak yang sama untuk duduk dan berpartisipasi dalam pemerintahan,” pungkas Fahira.

Tag: mahkamah konstitusi dpd ri presidential threshold dpd