Telepon Presiden Macron: Presiden Putin Tekankan Soal Ukraina, Minta Prancis Hentikan Diskriminasi Media

JAKARTA - Presiden Vladimir Putin menekankan kemungkinan pembahasan masalah Ukraina dalam format Normandia, situasi di Ukraina serta meminta Prancis hentikan diskriminasi terhadap media Rusia, saat berbicara dengan Presiden Emmanuel Macron, Selasa.

Moskow, yang telah mengejutkan Barat dengan penumpukan pasukan di dekat Ukraina, pekan lalu meluncurkan daftar keinginan proposal keamanan yang ingin dinegosiasikan, termasuk janji NATO akan menghentikan aktivitas militer apa pun di Eropa Timur dan Ukraina.

"Presiden Rusia menekankan bahwa kemungkinan mengadakan pertemuan puncak baru dalam format Normandia juga tergantung pada langkah-langkah konkret otoritas Kyiv untuk menerapkan Paket tindakan Minsk," ujar Kremlin dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters 22 Desember.

Itu adalah seperangkat perjanjian yang dirancang untuk mengakhiri perang separatis oleh penutur bahasa Rusia di Ukraina timur. Mereka ditandatangani di Minsk pada 2014 dan 2015. Pembicaraan 'Format Normandia' antara Jerman, Prancis, Rusia dan Ukraina dirancang untuk menyelesaikan krisis.

Sementara itu, Kremlin tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang diskusi seputar Mali. Pada bulan November, Rusia menepis kekhawatiran Prancis tentang potensi kesepakatan antara Mali dan kontraktor militer swasta Rusia dan mengatakan pihaknya berencana untuk terus memasok Mali dengan senjata, perangkat keras militer, dan amunisi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Putin "menyatakan harapan agar saluran Rusia akan diberikan kesempatan yang sama untuk beroperasi tanpa diskriminasi seperti yang dinikmati media Prancis di Rusia". Ini dikatakannya terkait RT.

Diluncurkan pada 2005 sebagai 'Russia Today', RT yang didanai negara telah berkembang dengan penyiar dan situs web dalam bahasa termasuk Inggris, Prancis, Spanyol, dan Arab.

Mengutip Ahram dari AFP, di Prancis, RT telah lama dituduh oleh pihak berwenang dan organisasi berita sebagai sayap propaganda Kremlin. Wartawannya mengeluh bahwa mereka belum diberikan akreditasi resmi untuk meliput di Elysee (Istana Kepresidenan Prancis).

Sementara di Amerika Serikat, RT telah diwajibkan untuk mendaftar sebagai "agen asing", sementara di Inggris pihak berwenang mengancam akan mencabut izin penyiarannya. Adapun Lithuania dan Latvia, keduanya bekas negara Soviet di perbatasan Rusia, telah melarang saluran tersebut.

Minggu ini, YouTube memblokir saluran RT baru setelah menghapus saluran Jerman jaringan RT DE dan Der Fehlende Part awal tahun ini.